KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Ketua Komisi X DPR,Dede Yusuf, mengkritik langkah Menteri Pendidikan,Kebudayaan,Riset,dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam mengatasi polemik uang kuliah tunggal (UKT) mahal di sejumlah kampus.Menurutnya, respons Nadiem lambat untuk menangani isu tersebut.
“Sederhananya begini Kemendikbudristek telat memberikan tanggapan terkait isu (kenaikan UKT) ini,” ujar Dede seusai rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/5/2024).
Dede memaparkan, Kemendikbudristek baru bertindak setelah gelombang UKT mahal gencar disuarakan mahasiswa di kampus-kampus.
Dia bahkan menyebut, jika Komisi X DPR tidak menampung aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pekan lalu, Kemendikbudristek belum tentu mengambil tindakan.
“Kira-kira begitu, kalau itu (aspirasi mahasiswa) tidak masuk ke Komisi X mungkin tidak ada hari ini,” ucap Dede.
Lebih lanjut, Dede memastikan Kemendikbudristek akan mengevaluasi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Aturan tersebut dinilai memberikan ruang bagi perguruan tinggi negeri untuk menaikkan UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI).
PR juga meminta Kemendikbudtistek merevisi dan mencabut biaya UKT golongan atas yang melonjak drastis. Selain itu, Kemendikbudtistek diminta memberikan ruang dan jaminan bagi mahasiswa baru untuk dapat meninjau ulang UKT sesuai perekonomian keluarga dengan aman dan lancar.
“Jadi hari ini kita mendesak berbagai isu yang beredar di masyarakat dan meminta segera agar dalam satu minggu ke depan sebelum penerimaan mahasiswa baru itu sudah dievaluasi,” tandas Dede.