Soal “Blok Medan”Bobby-Kahiyang : Istana Mengaku Tak Tahu, DPR RI Minta Diusut

Harus Baca

KORANBOGOR,com,JAKARTA-Menteri Sekretaris Negara Pratikno buka suara soal kabar anak dan menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, disebut punya tambang ‘Blok Medan’ di Maluku Utara (Malut).

Pratikno menyatakan Istana menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Waduh saya enggak tahu. Enggaklah, enggak ada (tanggapan). Itu kan proses hukum,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan permainan tambang nikel milik Wali Kota Medan Bobby Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu yang dikenal dengan istilah “Blok Medan” di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.

“Kalau keterangan ini benar, menambah runyam dunia pertambangan minerba yang sudah memprihatinkan,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Senin (5/8/2024).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti keterangan dalam persidangan itu. Sebab, Mulyanto berujar, kasus ini sangat penting lantaran melibatkan sosok spesial dari keluarga istana yang berada di pusat kekuasaan.

“Bila terbukti, harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Mulyanto mengatakan, pemerintah mestinya merealisasikan pembentukan Satgas Terpadu Tambang Ilegal. Sebab, korupsi pertambangan saat ini sudah menggurita dan melibatkan banyak aktor.  Namun, menurut dia, pelanggaran pengelolaan minerba ini masih terus terjadi lantaran pemerintah lamban mengambil tindakan.

“Tapi pemerintah bukannya membentuk Satgas, malah memberikan izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan,” ujar dia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kerugian Publik Rp 63 Triliun,Kuota Internet Hangus Diduga Dijual Ulang

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Praktik kuota internet hangus bukan sekadar merugikan konsumen secara individual tetapi berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat dalam skala masif...

Berita Terkait