KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintah Indonesia didesak untuk memperkuat komunikasi dengan pelaku industri media guna mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini. Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Caesar Akbar, menekankan pentingnya pemerintah memahami kebutuhan industri media di tengah perkembangan era digital.
Caesar menyarankan langkah awal berupa pembangunan komunikasi yang lebih intens dengan pelaku industri.
“Pemerintah harus mengevaluasi kebutuhan industri media saat ini melalui diskusi dengan pelaku industri untuk memahami solusi yang diperlukan,” ujarnya dalam pesan suara kepada Beritasatu.com, Minggu (11/5/2025).
Menurut Caesar, komunikasi antara pemerintah dan industri media bukanlah hal baru. Di masa lalu, diskusi serupa pernah dilakukan, seperti permohonan keringanan pajak untuk bahan baku media.
“Beberapa tahun lalu, ada usulan keringanan pajak untuk bahan baku. Ini perlu dibahas kembali untuk menemukan solusi yang tepat,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah diminta lebih peka terhadap kebutuhan beragam dari berbagai jenis media. Setiap perusahaan media memiliki kebutuhan spesifik, seperti biaya operasional jaringan televisi, biaya cetak, atau dukungan lainnya.
“Ada media yang membutuhkan insentif untuk jaringan televisi, ada pula yang butuh dukungan untuk biaya kertas. Kebutuhan ini harus dicari solusinya bersama,” jelas Caesar.
Dengan komunikasi yang lebih baik dan solusi yang tepat, diharapkan dampak PHK di industri media dapat diminimalkan, sekaligus mendukung keberlanjutan sektor media di Indonesia.