KORANBOGOR.com,JAKARTA-Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto diyakini memiliki rencana besar dalam pemberantasan korupsi.
Salah satu langkahnya adalah melibatkan prajurit TNI untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Ginting dalam video di kanal YouTube Hersubeno Point berjudul “Situasi Genting dan Darurat! Panglima TNI Kerahkan Pasukan Jaga Seluruh Kantor Kejaksaan.”
Ginting menyebutkan bahwa publik dikejutkan oleh Telegram dari Panglima TNI yang memerintahkan operasi pengamanan di kantor-kantor kejaksaan. “Pengamanan bisa dilakukan secara tertutup, misalnya dengan pakaian sipil.
Tapi dengan adanya telegram ini, publik melihat pengamanan dilakukan oleh Satuan Tempur atau Satuan Bantuan Tempur,” ujar Ginting, seperti dikutip RMOL.
Menurut Ginting, pengamanan melibatkan satu regu (10 personel) untuk Kejari, satu pleton (30 personel) untuk Kejati, dan diperkirakan satu kompi (100 personel) untuk Kejaksaan Agung.
Jika diperlukan, bantuan tambahan dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga akan diminta. “Ini menunjukkan pengerahan satuan lapangan yang signifikan,” tambahnya.
Ginting menduga, langkah ini bagian dari strategi besar Prabowo untuk memastikan kasus korupsi tidak lagi “hilang”. “Mungkin ada fokus untuk mengawal kasus-kasus tertentu agar tidak lenyap. Kejaksaan Agung sebagai objek vital negara menjadi pintu masuknya, dan TNI bertugas mengawal,” jelasnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung tidak menjalin MoU dengan Polri untuk pengamanan, melainkan melibatkan TNI.
“Ini menimbulkan pertanyaan. Ada sesuatu yang strategis, mungkin terkait keamanan nasional atau keamanan negara, sehingga TNI diterjunkan,” pungkas Ginting.
Langkah ini, menurut Ginting, menegaskan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi dengan pendekatan yang tidak biasa, melibatkan militer untuk menjaga integritas proses hukum.