KORANBOGOR.com,JAKARTA-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa dengan tegas mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada peristiwa Mei 1998.
Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, menilai pernyataan tersebut tidak hanya menyakiti perasaan korban dan pegiat HAM, tetapi juga mencerminkan ketidaktahuan dan sikap abai terhadap sejarah kelam bangsa.
“Tragedi pemerkosaan pada Mei 1998 adalah fakta kemanusiaan yang nyata.Mengingkari itu sangat tidak pantas dan berpotensi menghapus jejak sejarah kekerasan seksual yang telah diakui secara luas oleh Komnas Perempuan serta lembaga independen nasional dan internasional, ” ujar Nihayatul kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).
Sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul meminta semua pihak, termasuk Fadli Zon, untuk berhati-hati dalam berkomentar, terutama terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Ia menyarankan agar dilakukan kajian mendalam, seperti menemui keluarga korban yang masih hidup, sebelum membuat pernyataan.
“Jangan asal bilang tidak ada pemerkosaan. Jika tidak mau mengkaji sendiri, setidaknya perintahkan tim peneliti untuk turun ke lapangan. Suara korban, keluarga korban, dan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sudah sangat jelas sejak dulu,” tegas Nihayatul.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada penegakan hukum dan investigasi untuk memberikan keadilan bagi korban, bukan mempersoalkan kebenaran tragedi. “Yang dibutuhkan adalah proses hukum, bukan pengingkaran yang menyakitkan,” tutupnya.
Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei 1998. Menurutnya, peristiwa tersebut masih dapat diperdebatkan karena tidak ada fakta konkret. “Tidak pernah ada buktinya. Itu hanya cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada di buku sejarah? Tidak ada,” ujar Fadli. Ia juga mengaku pernah membantah laporan TGPF yang menyebut adanya pemerkosaan massal, dengan menyatakan bahwa tim tersebut tidak dapat membuktikan klaimnya.
Fadli menegaskan bahwa sejarah harus mempersatukan bangsa. Namun, pernyataannya menuai kritik keras karena dianggap mengabaikan penderitaan korban dan fakta sejarah yang telah diakui secara luas.
