KORANBOGOR.com,JAKARTA-Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengkritik lemahnya komunikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam menangani polemik pemindahan administrasi empat pulau dari Aceh ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan di level kementerian tanpa melibatkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masalah ini bisa selesai di level menteri,” ujar Hendri saat dihubungi, Senin (16/6/2025). Ia menyayangkan kurangnya keterlibatan tokoh-tokoh Aceh sebelum keputusan diambil, yang memicu respons negatif dari publik dan elite lokal. “Seandainya Tito berdialog dahulu dengan tokoh Aceh, pasti akan ada masukan, dan Presiden Prabowo tak perlu turun tangan,” tambahnya.
Hendri menilai kasus ini mencerminkan masalah komunikasi yang berulang di Kabinet Prabowo. Komunikasi yang lemah tidak hanya memicu konflik horizontal, tetapi juga menyita waktu presiden untuk menangani isu yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat bawah. “Ini menambah daftar panjang menteri yang merepotkan presiden akibat masalah komunikasi. Sejak awal, ini jadi tantangan Kabinet Prabowo,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam pemerintahan untuk memperkuat kepercayaan publik dan mencegah miskomunikasi yang memicu gejolak politik. Hendri menyarankan agar anggota kabinet memperbaiki pola komunikasi, lebih cermat dalam pengambilan keputusan, dan aktif melibatkan pihak-pihak terkait, terutama di daerah yang terdampak kebijakan pusat.