Koordinator Tepi Indonesia Jeirry Sumampow menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, salah satunya membuka jalan baru untuk proses pemilu yang lebih tertata dan berkualitas. (Antara/Sigid Kurniawan)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mengguncang dinamika demokrasi Indonesia. Pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, serta DPD, sedangkan pemilu daerah meliputi pemilihan gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota.
Latar Belakang dan Tujuan Pemisahan
Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, menjelaskan bahwa sistem pemilu serentak sebelumnya mengharuskan pemilih memilih lima posisi sekaligus dalam satu hari, dengan lima surat suara dan lima kotak suara. Tujuannya adalah menyederhanakan proses, menghemat biaya, dan memperkuat sistem presidensial. Namun, kenyataannya, sistem ini membebani penyelenggara, membingungkan pemilih, dan menyebabkan kelelahan massal, bahkan kematian petugas. “Pemisahan ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan kualitas pemilu,” ujar Jeirry di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Manfaat Putusan MK
- Fokus Pemilih yang Lebih Tajam: Pemilih dapat berkonsentrasi pada isu nasional saat memilih presiden dan DPR, lalu beralih ke isu lokal saat pilkada dan pemilihan DPRD.
- Kesempatan Tokoh Lokal: Pemisahan mengurangi efek “ekor jas” dari capres atau partai besar, sehingga calon daerah dinilai berdasarkan kapasitas pribadi.
- Beban Penyelenggara Lebih Ringan: KPU dan Bawaslu tidak lagi menangani lima jenis pemilihan sekaligus, mengurangi risiko kekacauan logistik dan kelelahan petugas.
Tantangan Pemisahan Pemilu
Meski menjanjikan, putusan ini menghadirkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi:
- Beban Anggaran Ganda: Penyelenggaraan dua pemilu besar dalam satu periode meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan pengamanan, yang bisa membebani fiskal negara tanpa efisiensi.
- Risiko Apatisme Politik: Frekuensi kunjungan ke TPS yang lebih sering dapat memicu kebosanan atau sikap apatis masyarakat jika edukasi politik lemah.
- Politisi “Lompat Panggung”: Pemisahan waktu pemilu memungkinkan politisi yang gagal di pemilu nasional mencalonkan diri di pilkada, atau sebaliknya, meningkatkan risiko politik transaksional.
Langkah ke Depan
Jeirry menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga implementasinya harus dipersiapkan dengan matang. Tantangan utama meliputi:
- Revisi UU Pemilu: Regulasi harus dipercepat dan tepat sasaran.
- Adaptasi Penyelenggara: KPU, Bawaslu, pemerintah, DPR, dan partai politik perlu beradaptasi cepat.
- Edukasi Publik: Masyarakat harus dilibatkan aktif dan diberi pemahaman untuk mencegah apatisme.
Kesimpulan
Pemisahan pemilu nasional dan daerah ibarat pisau bermata dua: dapat memperkuat demokrasi jika dijalankan dengan regulasi matang, penyelenggaraan efektif, dan edukasi publik yang memadai, namun berisiko menimbulkan masalah baru jika tidak dipersiapkan dengan baik. “Demokrasi bukan hanya soal mencoblos, tapi tentang proses yang jujur, adil, efisien, dan berorientasi pada rakyat,” tutup Jeirry.