KORANBOGOr.com,JAKARTA-Modernisasi kekuatan laut Indonesia tidak lagi hanya diukur dari jumlah kapal perang yang dimiliki, tetapi dari kemampuan armada menghadapi ancaman multidimensi yang berkembang pesat di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut kini tidak hanya berasal dari kapal permukaan dan kapal selam, tetapi juga dari pesawat tempur, rudal jarak jauh, hingga drone yang mampu menyerang sebelum kapal sempat memberikan respons.
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam podcast Ngopi – Ngobrolin Pertahanan Indonesia yang menghadirkan Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Agung Pramono, mantan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, dan pengamat pertahanan Marapi Alman Helvas Ali.
Keduanya menilai pengadaan Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) Kelas Brawijaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan pertahanan laut Indonesia sekaligus menjawab perubahan karakter ancaman di kawasan. Podcast itu diluncurkan di channel Youtube Marapi Consulting & Advisory pada Hari Senin, 3 Agustus 2026.
Laksamana Muda TNI (Purn.) Agung Pramono menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia harus berangkat dari kondisi geografis nasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Menurutnya, luas wilayah laut Indonesia menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan negara lain.
“Selama ini harusnya kita dalam merencanakan itu pendekatan utamanya adalah kondisi geografis selain hal-hal ekonomi. Sehingga dari kondisi geografis ini kita akan menelorkan strategi yang paling tepat,” ujar Agung Pramono.
Ia menjelaskan bahwa strategi pertahanan harus diterjemahkan ke dalam strategi militer dan selanjutnya menjadi dasar penentuan kebutuhan alutsista. Dalam konteks Indonesia, pengendalian wilayah laut, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadi prioritas utama.
“Menurut saya di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui. Itu sudah pasti menjadi persoalan keamanan dan pertahanan kita,” tegasnya.
Menurut Agung, ancaman terhadap wilayah ZEE lebih mungkin datang melalui serangan udara dibandingkan serangan laut konvensional.
Oleh karena itu keberadaan kapal perang yang memiliki kemampuan pertahanan udara menjadi kebutuhan strategis. “Baik TNI AU maupun TNI AL dua-duanya harus dilengkapi kemampuan antiudara yang efektif,” katanya.
Ia menilai kapal fregat berukuran sekitar 3.500–6.000 ton dengan kemampuan pertahanan udara jarak menengah merupakan platform yang paling sesuai untuk menjaga wilayah laut Indonesia.
Kemampuan tersebut akan mendukung implementasi strategi anti-access, yaitu mencegah pihak lain memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa dapat dideteksi maupun direspons.
Meski demikian, Agung mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan militer tidak dapat dilepaskan dari kemampuan ekonomi nasional. Seluruh proses pengadaan alutsista merupakan bagian dari perencanaan nasional yang mempertimbangkan strategi pertahanan, kebutuhan operasional, kondisi fiskal, hingga prioritas pembangunan nasional.
“Tentara tidak bisa merancang seenaknya. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya nasional, termasuk kemampuan logistik nasional dalam mendukung operasi nantinya,” jelasnya.
Sementara itu, Alman Helvas Ali, pengamat pertahanan Marapi, menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan pertahanan udara kapal perang Indonesia saat ini merupakan konsekuensi dari orientasi pembangunan armada pada masa lalu yang lebih berfokus pada fungsi penegakan hukum di laut.
“Selama bertahun-tahun fokus Angkatan Laut kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Alman, perubahan lingkungan strategis saat ini menuntut perubahan orientasi pembangunan kekuatan laut. Kehadiran kapal PPA menjadi awal transformasi menuju armada yang mampu memberikan perlindungan udara bagi seluruh gugus tugas laut.
“Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjatasenjata yang dibutuhkan termasuk rudal Aster,” katanya.
Selain peningkatan kemampuan tempur kapal, diskusi juga menyoroti pentingnya interoperabilitas antar alutsista. Dengan semakin beragamnya sistem persenjataan yang dimiliki Indonesia, integrasi antarplatform menjadi tantangan tersendiri.
Menurut Alman, solusi utama adalah membangun data link nasional yang mampu menghubungkan kapal perang, radar, pesawat tempur, serta pusat komando meskipun berasal dari produsen berbeda.
“Untuk integrasi, mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan fregat-fregat yang berbeda kelas. Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pertukaran data digital jauh lebih efektif dibandingkan komunikasi suara karena mempercepat pengambilan keputusan dalam operasi tempur tersebut diperkuat Agung Pramono yang menilai interoperabilitas merupakan prasyarat utama operasi gabungan antarmatra.
“Hari ini sebetulnya data link itu sudah harus kita punya. Dengan data link, kerahasiaan dan kecepatan komunikasi bisa tercapai,” ujarnya.
Kedua narasumber juga sepakat bahwa pengembangan armada Indonesia sebaiknya diarahkan pada general purpose frigate, yakni kapal perang yang mampu melaksanakan berbagai fungsi sekaligus, mulai dari pertahanan udara, peperangan antikapal permukaan, hingga peperangan antikapal selam.
Menurut Alman, pilihan tersebut paling realistis mengingat keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia. “Akan lebih bijaksana kalau kita membeli frigate tipe general purpose karena memiliki kemampuan pertahanan udara, anti permukaan, dan anti kapal selam sekaligus,” jelasnya.
Agung Pramono mendukung pandangan tersebut. Menurutnya, satu platform dengan berbagai kemampuan tempur akan memberikan efisiensi sekaligus meningkatkan daya tangkal Indonesia dalam menjaga wilayah laut yang sangat luas.
Diskusi menyimpulkan bahwa pengadaan kapal PPA bukan sekadar penambahan jumlah armada, melainkan bagian dari transformasi kemampuan tempur TNI Angkatan Laut menuju kekuatan yang lebih adaptif terhadap ancaman modern.
Modernisasi tersebut perlu didukung oleh sistem pertahanan udara yang memadai, interoperabilitas antarmatra, pengembangan data link nasional, serta pembangunan industri pertahanan dalam negeri agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan, melindungi hak berdaulat di ZEE, dan memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik. ****
Benny Junito