KORANBOGOR.com-Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (28/10/20260 waktu setempat kembali mengesahkan resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo Amerika Serikat (AS) terhadap Kuba.
Meski mayoritas negara masih mendukung pencabutan sanksi tersebut, jumlah suara dukungan tahun ini merosot ke level terendah dalam tiga dekade.
Sejak 1992, resolusi serupa hampir setiap tahun diajukan dan disetujui dalam pemungutan suara. Namun, dukungan terhadap resolusi kali ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Resolusi yang meminta pencabutan embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan terhadap Kuba itu memperoleh 130 suara dukungan, 17 suara menolak, serta 25 abstain. Jumlah suara yang mendukung tersebut menjadi yang terendah sejak 1995.
Pemungutan suara berlangsung ketika Washington meningkatkan tekanan terhadap Havana melalui berbagai langkah, termasuk blokade minyak dan sanksi luas yang semakin memukul perekonomian Kuba.
Kuba Tuduh AS Lakukan Pemaksaan
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Kuba menuduh AS melancarkan tekanan diplomatik terhadap sejumlah negara agar menarik dukungan mereka terhadap resolusi tersebut.
Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyambut hasil pemungutan suara itu melalui unggahan di platform X pada Rabu. Ia menilai mayoritas negara dunia tetap menentang embargo meski Washington berupaya memengaruhi hasil pemungutan suara.
“Dunia sekali lagi menyuarakan penolakan secara luar biasa terhadap blokade, bahkan di tengah tekanan dan pemerasan paling terang-terangan dari AS untuk mengubah hasil pemungutan suara ini,” tulis Diaz-Canel.
Dalam unggahan berikutnya, ia menuduh AS menggunakan “pemaksaan ala gangster”.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez, yang berbicara di New York, menuduh Washington berupaya menentukan masa depan negaranya sekaligus menguasai kekayaan Kuba.
Menjelang pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz membantah bahwa negaranya memberlakukan blokade terhadap Kuba. Ia justru menyalahkan pemerintah komunis di Havana atas kesulitan yang dialami masyarakat.
“Penderitaan rakyat Kuba sepenuhnya merupakan kesalahan rezim komunis yang korup ini,” kata Waltz, dilansir AFP.
Ia juga mengeklaim tidak ada blokade laut AS yang mengelilingi Kuba dan pelabuhan-pelabuhan negara tersebut masih beroperasi.
“Faktanya, saat ini, ketika kita berbicara, tidak ada barisan kapal perang Angkatan Laut AS yang mengepung Kuba. Pelabuhan-pelabuhan mereka terbuka. Dalam beberapa bulan terakhir, data menunjukkan bahwa pengiriman barang telah tiba dari berbagai belahan dunia,” ujarnya.
Debat Memanas di Majelis Umum PBB
Pemungutan suara tersebut berlangsung sehari setelah perdebatan sengit antara perwakilan AS dan Kuba di ruang sidang Majelis Umum PBB. Ketegangan memuncak ketika Rodriguez menghampiri Waltz dan berteriak, “Anda pembohong!” Waltz kemudian membalas dengan meminta Rodriguez menjauh.
Keributan itu sempat membuat pimpinan sidang menghentikan jalannya pertemuan untuk sementara. Kedua delegasi kemudian diminta kembali ke tempat masing-masing.
Dalam pidatonya pada Selasa, Waltz menyampaikan argumen menentang resolusi dengan menunjukkan foto para pemimpin Kuba, baik yang masih menjabat maupun pendahulu mereka, termasuk Diaz-Canel. Ia menyoroti jam tangan mewah yang dikenakan para tokoh tersebut.
Aksi itu memicu protes delegasi Kuba yang berulang kali memukul meja dan menyela pidato Waltz.
Waltz kemudian menunjukkan gambar satelit dan memaparkan sejumlah properti mewah, kapal, serta aktivitas liburan yang menurutnya dinikmati keluarga Castro dan pejabat Kuba.
“Rezim itu tidak pernah bisa menemukan cukup bahan bakar untuk ambulans Kuba. Mereka tidak pernah bisa menyediakan cukup bahan bakar untuk bus-bus Kuba. Namun, ketika keluarga Castro dan para elite yang duduk di meja itu ingin berlayar dengan kapal pesiar, tiba-tiba hal tersebut bukan masalah,” kata Waltz.
Berbicara kepada Fox News pada Rabu setelah pemungutan suara, Waltz menggambarkan perdebatan sehari sebelumnya berlangsung cukup panas.
“Perdebatan kemarin menjadi sedikit panas,” ujarnya.
