KORANBOGOR.com,JAKARTA-Bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT) yang didistribusikan pemerintah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berpotensi memiliki muatan politis.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, bantuan dari pemerintah kepada masyarakat biasanya memang muncul mendekati perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
“Ini semacam ada pola bahwa BLT disalurkan dengan masa pemilu,” ujarnya kepada Sabtu (27/10).
Khoirunnisa berpendapat, program populis seperti bansos maupun BLT dapat mengubah opini dan pilihan politik publik.
Ragam jenis bantuan dari pemerintah juga tetap dapat disalurkan walaupun petahana tidak maju dalam kontestasi politik.
“Kalau petahana memiliki preferensi dukungan terhadap salah satu kandidat, bisa jadi program semacam ini juga dimanfaatkan,” tandasnya.
Terpisah, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk turun tangan dan melakukan pengawasan secara melekat terhadap program bantuan dari pemerintah.
Ia mengatakan, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi terhadap pemerintah untuk memastikan ada tidaknya muatan kampanye dalam bantuan yang disalurkan ke rakyat.
Sebab, bansos maupun BLT menggunakan anggaran negara.
“Bawaslu harusnya responsif ketika menemukan adanya informasi dan dugaan pelanggaran. Karena dampaknya kalau ini dilakukan kan bisa merugikan dan menguntungkan kandidat lain,” jelas Neni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan adanya penambahan bantuan kepada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp400 ribu pada Desember mendatang. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan.
Meski Presiden tidak secara resmi mendukung salah satu bakal pasangan calon dalam kontestasi Pemilu 2024, diketahui, putra sulungnya, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Anak buah Jokowi di kabinet juga merupakan elite partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Sebut saja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
