KORANBOGOR.com,JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk tidak menerapkan politik diskriminatif dan menegakkan netralitas.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap Presiden Joko Widodo yang mengumpulkan penjabat kepala daerah untuk menegakkan netralitas kontradiktif dengan tindakan yang terjadi terhadap capres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Satu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat terlebih sebelumnya pak presiden mengumpulkan Pj gubernur dan memberikan arahan-arahan bahwa seluruh penjabat gubernur dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi.
Apa yang terjadi dengan kehadiran Jokowi di Bali dan Sumatera Barat ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” jelasnya.
Hasto yang ditemui seusai rapat TPN Ganjar Mahfud, Rabu (1/11) di Jakarta menerangkan pencopotan atribut pemilu capres dan cawapresnya di Bali beberapa waktu lalu, direspons keras oleh publik.Â
“Itu mencederai rasa keadilan.
Tapi respons masyarakat mengatakan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik.
Kami mendengarkan dari seluruh dinamika yang berkembang sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan apalagi sifatnya diskriminatif,” sambungnya.
Menurutnya dari situasi yang tidak sehat tersebut kemudian muncul gerakan pemilu jurdil seperti yang pernah dibentuk yakni komite independen kemenangan pemilu yang disuarakan para aktivis.
Masyarakat dinilai Hasto sudah sangat cerdas dan menjadi bagian dari instrumen sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil, demokratis dan tanpa abuse of power.
“Dengan penurunan baliho PDIP secara sepihak lalu muncul bendera atribut secara masif dari partai lain, kemudian menimbulkan kecurigaan,” imbuhnya.
Hasto pun merespon tanggapan Jokowi yang tertawa saat ditanya dirinya meninggalkan partai yang telah membesarkannya. “Ya bagus presiden bisa tertawa,” tukasnya.