Cucu Presiden Soekarno Tegaskan Neo Orba Harus Dilawan

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno Dade Marhaendra mengatakan, pernyataan kader PDIPDjarot Saiful Hidayat yang menyebut jika pasangan capres-cawapres Prabowo dan Gibran cerminan neo orde baru (orba) tidak sepenuhnya salah.  

Dade yang merupakan Cucu dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno, menuturkan, hal tersebut tentu perlu dikhawatirkan dan bisa saja terjadi di masa sekarang ini. Pasalnya,Neo Orba bisa muncul pada situasi rezim yang marak melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). 

“Perilaku KKN kembali dipraktekkan oleh penguasa saat ini, sebagai bagian dari abuse of power yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif,” kata Dade kepada wartawan, Senin (6/11). 

Dade juga menjelaskan, jika sistem politik saat orba pun ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN tersebut yang kemudian ditentang oleh masyarakat hingga akhirnya membuat keruntuhan rezim. 

Sebab, pada masa reformasi sekarang ini, menurut Dade, perilaku KKN semacam itu seolah kembali muncul dan tentu sangat mengkhawatirkan. Termasuk salah satunya lewat pencalonan Gibran (GR) sebagai calon wakil presiden. 

“Penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kental dengan praktek tersebut. Sebab, Gibran merupakan anak Jokowi yang notabene masih sebagai presiden, yang sebetulnya secara UU pemilu tidak memenuhi syarat karena faktor usia, namun dipaksakan untuk tetap menjadi cawapres dengan menggunakan MK sebagai lembaga pemberi legalitimasi,” tambah dia. 

Langkah yang berpolemik tersebut dianggap Dade sangat nepotisme. Menurutnya, putusan yang diambil Ketua MK yang merupakan paman dari Gibran pun juga menjadi salah satu indikator nepotisme kental terjadi. 

“Ini jelas bentuk nepotisme baru.  Sebab nepotisme dapat terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain guna memenuhi ambisinya,” tambahnya. 

Serangkaian upaya tersebut dinilai Putra dari Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri ini menjadi bentuk abuse of power pemerintah sekarang ini.

Hal tersebut juga menjadi tindakan penghianatan kepada rakyat, Bangsa dan Negara. Termasuk, kata dia, pelecehan atas demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Saya pikir ini sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila,” cetusnya. 

Sebelumnya, Djarot menyinggung pencalonan Gibran yang berkaitan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyebut demokrasi telah mati dan MK telah dikebiri. Dia mengatakan rakyat cerdas dan telah bersikap atas penyimpangan hukum di MK.

“Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi.

Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminkan Neo-Orde Baru masa kini,” ujar Djarot dalam keterangannya, dikutip, Minggu (5/11).