KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai mantan Wamenkumham,Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej menjadi contoh masih adanya mafia hukum di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan perbuatan Eddy yang mengklaim bisa menghentikan kasus hukum yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
KPK sebelumnya membeberkan, mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan memiliki masalah hukum di Bareskrim Polri. Soal itu, Eddy Hiariej pun menjanjikan penanganan kasus yang dihadapi Helmut dapat distop. Penghentian masalah hukum itu dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Atas hal itu, KPK mengendus adanya penyerahan uang kepada Eddy Hiariej senilai Rp 3 miliar. Alex tidak membeberkan kasus hukum apa yang dijanjikan oleh Eddy kepada Helmut untuk distop.
“Kan namanya juga barang kali kenal baik dengan pihak Bareskrim atau penyidiknya, bisa saja, ya dalam banyak kasus kan seperti itu. Meskipun tidak punya kewenangan untuk menerbitkan SP3, tetapi kalau dia punya link atau relasi atau hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan semuanya bisa,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Alex bahkan menilai, siapa saja bisa mengurus penerbitan SP3 asal memiliki uang. Dia menilai praktik tersebut masih menjadi hal yang lumrah dalam penanganan kasus hukum di Indonesia.
“Inilah yang istilahnya mafia hukum atau apa, dan lain sebagainya, kan seperti itu memang kejadiannya. Tidak saja orang-orang yang mempunyai kewenangan tentu saja yang bisa mengatur, tetapi, pihak di luar pun kadang-kadang dia mengatur sepanjang itu tadi, ada harga, dan cocok, ya sudah terjadilah di situ,” ungkap Alex.