OJK Belum Terima Permohonan Izin Merger Bank BTN Syariah Dan Bank Muamalat

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Rencana merger Bank Tabungan Nasional (BTN) syariah dan Bank Muamalat hingga saat ini belum dimintakan ijinnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat terkait rencana penggabungan (merger) kedua bank tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada permohonan perizinan terkait aksi korporasi tersebut.

“Kedua pihak telah melakukan komunikasi dengan OJK. Dalam hal terdapat bank mengajukan permohonan kepada OJK, maka kami akan segera mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dian menjelaskan, OJK akan terus mendukung langkah konsolidasi antara BTN Syariah dan Bank Muamalat dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia.

Dalam hal tersebut, OJK akan mendorong terjadinya konsolidasi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) untuk menjadi bank syariah baru dengan minimal total aset Rp200 triliun.

“Kami harapkan akan ada 1-2 BUS hasil konsolidasi. Selanjutnya, dengan upaya konsolidasi ini diharapkan struktur pasar perbankan syariah ke depan akan lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala besar yang lebih kompetitif,” ujarnya pula.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya membenarkan adanya kabar soal merger antara BTN Syariah dan Bank Muamalat. Merger tersebut diprediksi bakal rampung pada bulan Maret 2024.

Erick menyampaikan bahwa Kementerian BUMN bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta Kementerian Agama telah melakukan diskusi tentang adanya rencana aksi korporasi kedua bank syariah tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

KPK : 4 Pimpinan DPRD Jatim Tersangka

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Empat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengembangan penyidikan perkara yang...

Berita Terkait