KORANBOGOR.com,BADUNG-Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons terkait beredarnya beras Bulog berstiker paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Cak Imin menilai hal tersebut memalukan dan menunjukkan kemiskinan etika.
“Memalukan, menunjukkan kemiskinan etik,kemiskinan etika,” ucapnya di Kuta,Badung,Bali,Jumat, (26/1/2024).
Oleh sebab itu, Cak Imin meminta kepada para pendukungnya untuk tidak menumpangi hak rakyat. Justru, lanjut Imin, harus membantu menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada yang berhak menerima.
“Kalau ada paslon yang nempelin bansos itu nir-etika, memalukan, tidak punya harga diri,” tegas Ketum PKB itu.
Imin menyampaikan jika Anies-Muhaimin (AMIN) menang, ia berjanji akan memperbaiki kualitas bansos dan menyalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak dan membutuhkan.
Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, viral foto beras Perum Bulog atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ditempeli foto pasangan calon nomor urut 2, calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan (cawapres) calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto tersebut beredar di media sosial X, di mana beras yang betuliskan SPHP itu ditutupi dengan stiker pasangan calon nomor 2 tersebut.
Netizen menyoroti foto tersebut karena beras itu merupakan beras yang dikeluarkan pemerintah melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk bantuan pangan serta dijual lebih murah dari merek lainnya.
“Melanggar Konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga,” ungkap salah satu akun yang mengunggah foto beras SPHP tersebut di X, dikutip Kamis, (25/1/2024).
Foto yang beredar itu hanya satu beras. Namun, dalam cuitan lainnya akun tersebut mengungkapkan bahwa beras tersebut seharusnya tidak bisa dibeli dalam jumlah banyak.
“Beras merk SPHP itu hanya boleh dibeli maksimal 10 Kg/orang atau masing-masing 2 pack yang 5 Kg/pack. Jika 1 orang hanya boleh maksimal membeli 10 Kg, lantas bagaimana mekanisme pembelian ratusan hingga ribuan kilogram karena saat kampanye tidak mungkin hanya 1 warga yang dikasih,” ungkapnya.