Deputi Timnas Pasangan AMIN, Hendry Harmen mengkritik kebijakan ITB mahasiswa cicil uang kuliah lewat pinjol. Foto: Timnas AMIN.
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Deputi Tim Nasional (Timnas) Pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN),Hendry Harmen mengkritik kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dia menilai kebijakan ITB memberi kesempatan mahasiswa membayar cicilan uang kuliah lewat pinjaman online (pinjol) sangat tidak tepat.
“Kebijakan pinjol itu telah mengabaikan kontitusi dan membunuh masa depan mahasiwa,” ujar Hendry dalam keterangannya diterima Minggu (28/1).
Menurut mantan Ketua Ikatan Alumni (IA) ITB periode 2010-2015 ini, di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, utang pinjaman mahasiswa berhubungan negatif dengan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologis, serta berhubungan negatif dengan status kesehatan.
“Pinjaman mahasiswa menciptakan tekanan keuangan selama kuliah sehingga melemahkan kinerja akademis mahasiswa dan mengurangi kemungkinan penyelesaian gelar,” ucapnya.
Alasan lain, kata Hendry, pinjaman online belakangan ini telah menjadi permasalahan kronis di tengah masyarakat.
Dia menunjuk banyaknya kasus depresi hingga bunuh diri karena terlilit pinjol. Hendry lantas mengingatkan bahwa pada Pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Selain itu, pemerintah disebut juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Mengingat dua hal tersebut, Hendry menilai pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk meningkatkan subsidi perguruan tinggi negeri agar biaya kuliah menjadi gratis bagi yang tidak mampu.
Sementara untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta pemerintah dapat membuat semacam program dana talangan dengan memberikan pinjaman kepada orang tua mahasiswa tanpa bunga.
Di tengah kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dan terbatasnya keuangan negara saat ini, Hendry Harmen meminta pemerintah melakukan prioritas alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh masyarakat.
“Perlu dipertimbangkan lagi proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat banyak dalam jangka pendek ini,” kata Hendry. Dia pun menunjuk proyek IKN dan proyek-proyek infrastruktur lain yang tidak prioritas.