Larangan Jurnalisme Investigasi Dalam RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai bahwa munculnya pasal larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigatif dalam RUU Penyiaran pada draf terakhir itu sangat jelas mengancam Kebebasan Pers dan lonceng bahaya bagi gaung demokrasi.

“Entah apa yang merasuk dalam diri pembuat draf RUU Penyiaran itu sampai eksplisit menyertakan diktum melarang penayangan produk jurnalisme investigatif,” katanya menanggapi rencana revisi UU Penyiaran di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa malam.

Menurutnya sejarah pers dalam arti luas yang juga mencakup ranah penyiaran justru menemukan jati diri fungsi kontrol sosial melalui praktik jurnalisme investigatif, sehingga ada mandat yang diemban insan dan institusi pers memenuhi hak publik atas informasi berdasarkan kebenaran dan keadilan faktual.

“Pola dan cara insan pers menggali informasi secara investigatif lalu mewartakan atau menyiarkan hasil investigasi jurnalisme-nya adalah hakikat kebebasan pers,” ucap pakar komunikasi dan pemerhati media itu.

Untuk itu, lanjut dia, segala upaya Pelarangan kepada hakikat itu atas alasan apa pun sejati-nya adalah Ancaman pada kebebasan pers karena fungsi dan kerja pers memang harus memenuhi prinsip liputan dua sisi, cek dan ricek dengan menggali baik realitas psikologis (berupa opini) maupun realitas sosiologis (kebenaran faktual).

“Semua itu bertujuan untuk memenuhi hak publik atas kebenaran informasi secara komprehensif dan independen. Praktik jurnalisme Investigatif diyakini mampu memenuhi prinsip dan tujuan itu,” katanya.

Dosen HI FISIP Unej itu menilai bahwa sangat tidak masuk akal jika ada upaya berkedok konstitusional menyelundupkan pasal yang melarang fungsi penayangan hasil jurnalisme investigatif, karena hak publik dan nasib demokrasi serta independensi pers niscaya terancam.

“Ada simpul kekuasaan politik ekonomi yang sangat terusik dengan betapa tajam dan kritisnya produk jurnalisme investigatif ketika berhasil mengungkap suatu kebijakan atau persekongkolan jahat yang merugikan kepentingan publik,” ujarnya.

Iqbal menjelaskan segenap masyarakat dan wakil rakyat sudah seharusnya menolak pasal pelarangan itu dan pasal-pasal lain yang potensial mengerdilkan bahkan memberangus kebebasan serta independensi pers di ranah penyiaran.

“Kami berharap di akhir sisa masa kekuasaan Presiden Jokowi maupun rezim baru Presiden Prabowo, tidak ada lagi upaya kekuasaan politik yang mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan pers dan nasib demokrasi,” tuturnya.

Menurutnya malu rasanya bangsa Indonesia yang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia masih dihantui oleh anasir dan praktik yang potensial mengancam kualitas demokrasi.

Pembatasan

Sementara itu anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengaku tidak setuju dengan adanya pembatasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang penyiaran, khususnya penayangan liputan investigasi di televisi.

“Saya sendiri setuju tidak usah ada pembatasan. Biarkanlah masyarakat yang mengontrol, tetapi tentu kami harus mendengar baik positif dan negatifnya,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran, saat ini dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Beberapa pasal yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia, di antaranya pasal 56 ayat 2 poin c, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Terkait penayangan liputan investigasi, Hasannudin berpendapat hal itu rentan beririsan dengan materi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dia pun menyarankan agar dilakukan penyeimbang dengan memberikan kontrol kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dia pun memastikan akan menampung berbagai saran dan masukan dari semua pihak, untuk pembahasan RUU Penyiaran antara Komisi I dan Baleg DPR RI.

“Tentu dalam kebebasan itu juga ada kehati-hatian, untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, revisi UU Penyiaran juga berpotensi adanya peluang tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik antara KPI dan Dewan Pers.

Hal itu ada dalam pasal 25 ayat q yakni menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran dan pasal 127 ayat 2, dimana penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau KPI itu khusus untuk penyiaran, tapi kalau produk jurnalis yang umumnya, tulisan itu ke Dewan Pers. Saya kira, dikoordinasikan saja arah tugas KPI dengan tugas Dewan Pers,” tutur Hasanuddin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Truk Listrik Fuso eCanter Pertama Diserahkan Kepada Konsumen Yusen Logistic

KORANBOGOR.com,TANGERANG-Yusen Logistic menjadi konsumen pertama truk listrik Fuso eCanter. Penyerahan unit pun langsung dilakukan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian...

Berita Terkait