Protes UKT Mahal,Wapres “Ingatkan PTNBH Tak Melulu Andalkan Uang Mahasiswa”

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons keluhan masyarakat terkait biaya uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri yang mahal.

Ma’ruf meminta PTN, khususnya yang berstatus badan hukum (PTNBH), memanfaatkan kebebasannya mencari sumber pendanaan.Tidak melulu bertumpu pada pemasukan dari uang kuliah mahasiswa

Pesan tersebut disampaikan Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Kota Mamuju kemarin (22/5). Dia menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah amanat konstitusi.

Layanan pendidikan tinggi juga penting untuk mencetak SDM unggul .

”Yang kita siapkan dalam mempercepat upaya Indonesia Maju melalui Indonesia Emas tahun 2045,” katanya.

Menurut pengamatannya, saat ini saja jumlah anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi belum besar. Karena itu, menjadi upaya serius pemerintah memacu angka partisipasi di jenjang pendidikan tinggi.

Lantas, sekarang muncul persoalan biaya pendidikan tinggi menjadi mahal. Dia menegaskan, pemerintah tidak mungkin menanggung 100 persen biaya pendidikan tinggi. ”(Pemerintah) belum bisa,” katanya.

Untuk mengatasinya, dibuatlah beberapa kampus negeri menjadi PTNBH. Harapannya, kampus tersebut mempunyai kebebasan mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan dana mahasiswa. Dia mengatakan, status PTNBH itu seharusnya menjadi solusi pembiayaan kampus.

Dia menyatakan, ketiga pihak harus saling berkolaborasi. Pemerintah memberikan pendanaan sesuai kemampuan fiskal. Kemudian, mahasiswa juga sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya.

Lalu, kampus PTNBH melalui badan usahanya harus menanggung sebagian biaya juga. ”Jadi, jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan. (Karena) mahasiswa tidak seluruhnya mampu,” katanya.

Ma’ruf mengatakan, PTNBH harus diberi advokasi atau pendampingan. Tujuannya, mereka bisa mengembangkan usaha lewat status badan hukum yang dimiliki.

Dengan status badan hukum itu, PTN bebas mencari sumber pendanaan di luar APBN dan uang mahasiswa.

”Jangan hanya bebasnya, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum. Tapi tanggung jawabnya enggak. Kan jadi tidak fair,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji merespons besaran UKT yang jomplang. Maksudnya, UKT kelompok I dan II memang rendah. Tetapi, setelah itu, besaran UKT naik drastis.

Bahkan, ada UKT kelompok III yang langsung Rp 12,5 juta per semester. Karena itu, tidak ada pilihan untuk mahasiswa yang kemampuannya di bawah Rp 10 juta.

”Kelompok masyarakat kelas menengah sulit dengan skema itu,” ujarnya. Sebab, kelompok kelas menengah tidak eligible untuk UKT I dan II yang diperuntukkan keluarga miskin.

Tetapi, kelompok kelas menengah juga berat dengan UKT yang di atas Rp 10 juta per semester. Dia mengatakan, kelompok masyarakat dengan income per kapita Rp 75 juta/tahun sulit untuk mencukupi beban UKT yang sudah dua digit tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Truk Listrik Fuso eCanter Pertama Diserahkan Kepada Konsumen Yusen Logistic

KORANBOGOR.com,TANGERANG-Yusen Logistic menjadi konsumen pertama truk listrik Fuso eCanter. Penyerahan unit pun langsung dilakukan oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian...

Berita Terkait