![](https://koranbogor.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_1145.png)
![](https://koranbogor.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_1146.png)
![](https://koranbogor.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_1147.png)
![](https://koranbogor.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_1150.png)
![](https://koranbogor.com/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_1151.png)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, dan Edi Prio Pambudi, Deputi VII Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, hari ini menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera).
Kesepakatan baru ini akan memperkuat kemitraan pembangunan ekonomi yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada iklim dan energi.
“Kesepakatan ini dibangun di atas lebih dari dua dekade kerja sama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia dan menyoroti perjalanan bersama yang akan dilakukan oleh negara kita melalui transisi iklim dan energi,” kata Edi Prio Pambudi.
“Baik Indonesia maupun Australia berkomitmen kuat untuk menerapkan KINETIK (Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia), memperkuat kemitraan antara kedua negara, dan menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan,” tambah Edi Prio Pambudi.
“Melalui Prospera, Australia dan Indonesia berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di bidang-bidang penting bagi kedua negara, termasuk energi bersih, transformasi digital, serta kebijakan pajak dan ekonomi. Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini melalui kesepakatan baru ini,” kata Duta Besar Penny Williams.
Prospera mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040.
Program ini berkerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintah Indonesia, mendukung prioritas mereka dengan menyediakan bukti kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor swasta, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah.