Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera (tengah) menyampaikan, salah satu poin utama dalam deklarasi KOnferesi Parlemen OKI yaitu dukungan tegas terhadap kemerdekaan Palestina saat menutup secara resmiParliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang digelar kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 15 Mei 2025 malam. )
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Konferensi Parlemen OKI (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) ke-19 yang diselenggarakan DPR resmi berakhir pada Kamis malam (15/5/2025). Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang memuat 17 poin komitmen bersama negara-negara anggota OKI, dengan fokus utama pada dukungan kemerdekaan Palestina, penyelesaian konflik global, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dukungan Tegas untuk Kemerdekaan Palestina
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa salah satu poin utama Deklarasi Jakarta adalah dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. “Semua sepakat Palestina harus merdeka,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Deklarasi ini mencakup empat poin khusus terkait Palestina, termasuk desakan kepada Israel untuk menghentikan genosida secara menyeluruh dan tuntutan hukuman internasional bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Selain itu, deklarasi mendorong negosiasi aktif dengan parlemen di Barat dan Amerika Serikat untuk memperluas dukungan global bagi kemerdekaan Palestina.
Penyelesaian Konflik Pakistan-India dan Kesetaraan Gender
Selain isu Palestina, Deklarasi Jakarta juga menyerukan de-eskalasi konflik antara Pakistan dan India dengan pendekatan diplomatik, sekaligus mendukung kedaulatan Pakistan. Konferensi ini juga menekankan pentingnya kesetaraan gender, mendorong partisipasi perempuan yang lebih luas di berbagai sektor di negara-negara anggota OKI.
Tema Good Governance untuk Ketahanan Nasional
Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience,” PUIC ke-19 yang berlangsung pada 12-15 Mei 2025 menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi demokrasi. Tema ini menjadi fondasi untuk membangun ketahanan nasional di tengah tantangan global yang dihadapi negara-negara anggota OKI.
Konferensi ini menjadi wujud komitmen parlemen negara-negara OKI untuk memperkuat kerja sama dan menghadapi isu-isu global melalui pendekatan diplomasi, keadilan, dan tata kelola yang inklusif.