ilustrasi
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek bermasalah yang merugikan rakyat serta mencederai keadilan ekologis.
Desakan ini muncul pasca-pencabutan izin perusahaan pengelola pertambangan di Raja Ampat, dengan puluhan proyek lain yang dianggap bermasalah juga dituntut untuk dievaluasi.
“Presiden harus bertindak tegas menghentikan proyek yang menyengsarakan rakyat. Label Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh menjadi tameng legal untuk merampas ruang hidup dan kekayaan alam,” ujar Noor Azhari dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (10/6/2025).
Noor secara khusus menyoroti proyek reklamasi dan pagar laut di pantai utara Pulau Jawa.
“Dulu pejuang kemerdekaan melawan penjajah dengan bambu runcing. Kini rakyat justru ‘dijajah’ oleh bambu pagar laut.
Ini ironi sejarah yang menyakitkan. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan taipan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik aksi penanaman mangrove oleh konglomerat di proyek-proyek pesisir.
“Tanam mangrove sambil merampas laut rakyat? Jangan jadikan simbol lingkungan sebagai kamuflase. Ini menyakiti nelayan yang terusir,” ungkapnya.
Noor mengingatkan bahwa proyek reklamasi berpotensi melanggar UU No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan hak konstitusional nelayan tradisional.
“Presiden Prabowo harus berpihak pada rakyat, bukan konglomerat. Jangan biarkan keindahan laut dan tanah air dijual ke tangan swasta,” tutup Noor Azhari.