KORANBOGOR.com,JAKARTA-Gaya hidup mewah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelilingi banyak ajudan dan staf ahli menuai kritik tajam. Perilaku eksklusif ini dinilai menciptakan jarak dengan rakyat sekaligus membebani keuangan negara.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP Kamaksi), Joko Priyoski, menyoroti fenomena ini dengan keras.
“BUMN adalah milik rakyat, bukan pribadi. Direksi BUMN jangan bersikap seperti ‘Dewa’ yang dikelilingi ajudan, protokol, dan staf ahli. Hanya Presiden sebagai Kepala Negara yang berhak mendapat pengawalan seperti itu,” tegas Joko dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (19/6/2025).
Joko, yang akrab disapa Jojo, menegaskan bahwa direksi BUMN yang menunjukkan sikap arogan harus dicopot. “Jika mereka tidak becus bekerja dan bersikap seperti ‘Dewa’, lebih baik mundur dari BUMN,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa direksi memiliki staf ahli dengan gaji hingga Rp50 juta per bulan, sebuah praktik yang dianggap boros.
Kamaksi mendukung langkah Presiden Prabowo dan Danantara untuk memperingatkan direksi BUMN agar fokus pada pelayanan publik. Joko mendesak pencabutan Surat Edaran (SE) Nomor 9/2020 tentang Staf Ahli Direksi BUMN, yang diteken Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Agustus 2020.
“Banyaknya staf ahli dan ajudan bertentangan dengan efisiensi serta merusak tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” katanya.
“Saatnya BUMN dibenahi. Kami akan terus mengawal untuk memastikan pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutup Joko, menegaskan komitmen Kamaksi dalam mengawasi kinerja BUMN.