KORANBOGOR.com,MEDAN-Wacana menjadikan Topan Obaja Putra (TOP) Ginting, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatra Utara, sebagai justice collaborator (JC) mencuat setelah ia terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.
Sejumlah pihak menilai posisinya yang strategis dapat membongkar keterlibatan aktor-aktor besar dalam kasus ini.“Jika TOP berani menjadi JC, pasti akan terungkap siapa yang berada di belakangnya,” ujar akademisi Universitas Sumatra Utara (USU), Wara Sinuhaji, pada Rabu (2/7/2025).Penahanan dan Peran Sentral TOP
KPK telah menahan TOP bersama empat tersangka lain dalam kasus suap proyek jalan. TOP disebut memiliki peran sentral dalam pengaturan proyek tersebut. Ia diduga mengarahkan proyek kepada PT DNG sejak tahap survei.
Total nilai proyek yang diselidiki mencapai Rp231,8 miliar. KPK menetapkan lima tersangka, termasuk TOP, dua pejabat lain, dan tiga pihak dari swasta, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis (26/6/2025) malam.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang tunai Rp231 juta. Para tersangka kini ditahan selama 20 hari sejak 28 Juni 2025 dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.Dorongan Akademisi dan Aktivis Antikorupsi
Sejumlah akademisi dan aktivis antikorupsi di Sumatra Utara mendorong KPK memberikan ruang bagi TOP untuk menjadi JC. Menurut Wara Sinuhaji, pengalaman menunjukkan bahwa JC sering menjadi kunci pembongkaran struktur korupsi yang lebih kompleks.
Ia mencontohkan kasus eks Kadis PU Pakpak Bharat yang menjadi JC untuk menjerat Bupati Remigo Berutu, serta peran JC dalam mengungkap skandal red notice Djoko Tjandra.
“Instrumen hukum JC memungkinkan tersangka memberikan keterangan dan bukti penting untuk membongkar jejaring korupsi,” jelas Wara. Posisi TOP dianggap ideal karena ia pernah menjabat sebagai Kadis PUPR Medan, Plt Sekda Medan, dan Kadis PUPR Sumut.Latar Belakang dan Sorotan Proyek
TOP langsung dinonaktifkan dari jabatannya pasca-OTT KPK dan tidak mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Meski memiliki rekam jejak pembangunan yang cukup dikenal, proyek-proyek besar yang pernah dikendalikannya kini disorot ulang karena indikasi korupsi.Pintu Awal Penyelidikan Lebih Luas
KPK menyatakan kasus ini menjadi pintu awal untuk memperluas pemeriksaan terhadap proyek-proyek lain di Sumatra Utara. Penahanan kelima tersangka selama 20 hari akan digunakan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam skandal korupsi ini.
Dengan posisi strategis TOP dan dorongan untuk menjadikannya JC, kasus ini berpotensi mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar di sektor infrastruktur Sumatra Utara.