Foto: Ketua DPR Puan Maharani)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 571.000 penerima bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Puan menekankan pentingnya validasi data yang cermat untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Validasi data sangat penting agar masyarakat rentan tidak menjadi korban dua kali, yakni datanya disalahgunakan dan bansosnya dihentikan,” ujar Puan pada Rabu (9/7/2025).
Ia meminta data PPATK tidak langsung dijadikan alasan untuk menghentikan bansos tanpa verifikasi menyeluruh, mengingat maraknya modus penyalahgunaan identitas, seperti jual beli rekening dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Puan juga menyoroti lemahnya perlindungan data pribadi masyarakat, terutama dalam sistem kependudukan dan penyaluran bansos.
“Jika NIK bisa disalahgunakan untuk transaksi judi online, ini menunjukkan sistem perlindungan data kita masih lemah.
Ini harus diperbaiki karena perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak warga negara,” tegasnya.Temuan ini, menurut Puan, menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online secara lintas sektor.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa 571.000 penerima bansos terindikasi bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah, berdasarkan penyandingan data antara Kementerian Sosial dan PPATK.