KORANBOGOR.com-Setiap Tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak-hak anak di Tanah Air.
Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, dan mengembangkan potensinya secara optimal.
Pada Hari Anak Nasional 2026, salah satu isu yang kembali menjadi perhatian adalah praktik perkawinan anak.
Meski Indonesia telah memiliki aturan yang menetapkan batas minimal usia menikah, kenyataannya masih banyak anak yang kehilangan masa depan karena menikah pada usia dini.
Akibatnya, mereka harus meninggalkan bangku sekolah, menghadapi berbagai risiko kesehatan, hingga memikul tanggung jawab rumah tangga sebelum benar-benar siap secara fisik maupun mental.
Oleh karena itu, subtema “Stop Perkawinan Anak: Biarkan Aku Tumbuh dan Meraih Impian” pada Hari Anak Nasional 2026 menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang bagi anak-anak agar dapat mengejar cita-cita tanpa harus kehilangan masa kanak-kanaknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun secara nasional masih berada di kisaran 5,9% hingga 6,9%.
Angka tersebut memang menunjukkan tren penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi jumlahnya masih tergolong tinggi dan membutuhkan perhatian bersama.
Kesenjangan juga terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada sejumlah daerah pedesaan, angka perkawinan anak bahkan mencapai sekitar 24%.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, hingga kuatnya budaya yang masih mendorong anak menikah pada usia muda.
Selain itu, data dari pengadilan agama menunjukkan puluhan ribu permohonan dispensasi kawin masih diajukan setiap tahun.
Sebagian besar permohonan dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan, tekanan sosial, maupun faktor budaya yang masih berkembang di masyarakat.
Data tersebut menunjukkan perkawinan anak masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.
Pemerintah sebenarnya telah memperkuat perlindungan terhadap anak melalui perubahan aturan mengenai batas usia perkawinan.
Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan kini sama-sama ditetapkan menjadi 19 tahun.
Perubahan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis sebelum membangun keluarga, serta mengurangi berbagai risiko yang muncul akibat perkawinan usia dini.
Meski demikian, undang-undang masih memberikan ruang bagi dispensasi kawin melalui keputusan pengadilan.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang benar-benar mendesak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.Perkawinan anak tidak muncul karena satu penyebab saja. Berbagai faktor saling berkaitan sehingga praktik ini masih ditemukan di sejumlah daerah.
Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama. Sebagian keluarga menganggap menikahkan anak merupakan jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga.
Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab yang cukup dominan. Anak yang putus sekolah memiliki risiko lebih besar menikah di usia muda karena kesempatan melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan menjadi semakin terbatas.
Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan masih menjadi salah satu alasan utama diajukannya dispensasi kawin.
Dalam sejumlah kasus, keluarga memilih menikahkan anak karena tekanan sosial maupun kekhawatiran terhadap stigma di lingkungan sekitar.
Pada beberapa daerah, tradisi yang menganggap perempuan harus segera menikah setelah memasuki usia remaja juga masih cukup kuat.
Pandangan tersebut membuat anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan maupun kegiatan lainnya.
Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi serta minimnya literasi mengenai hak-hak anak turut memperbesar risiko terjadinya perkawinan usia dini.Membiarkan anak menikah sebelum waktunya membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap individu maupun pembangunan bangsa.
- Terputusnya akses pendidikan
Anak yang menikah pada usia dini umumnya harus menghentikan pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu bekal utama untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan yang layak, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Ketika anak putus sekolah karena menikah, peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan juga semakin kecil. Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran kemiskinan yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Risiko kesehatan ibu dan bayi
Kehamilan pada usia anak memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa.
Secara biologis, tubuh remaja belum berkembang secara optimal untuk menjalani kehamilan dan persalinan.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko komplikasi saat melahirkan, kematian ibu, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, hingga stunting akibat kurangnya kesiapan fisik maupun pengasuhan.
Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
- Ancaman kekerasan dan gangguan mental
Anak yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.
Akibatnya, risiko terjadinya konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian menjadi lebih tinggi.
Pada sisi lain, tekanan menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua pada usia yang masih sangat muda juga dapat memicu stres, kecemasan, depresi, hingga gangguan kesehatan mental lainnya.Dampak perkawinan anak tidak berhenti ketika pernikahan berlangsung. Anak yang menikah di usia dini cenderung memiliki kesempatan lebih kecil memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak karena tingkat pendidikannya lebih rendah.
Mereka juga kehilangan kesempatan mengembangkan bakat, mengikuti pelatihan, membangun jejaring pertemanan, maupun merencanakan masa depan sesuai impiannya.
Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup hingga usia dewasa dan meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi.
Oleh karena itu, menghentikan perkawinan anak berarti memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.Pemerintah menargetkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Target tersebut akan sulit tercapai apabila angka perkawinan anak masih tinggi.
Perkawinan usia dini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, memperbesar risiko stunting, menurunkan produktivitas tenaga kerja, serta menghambat lahirnya generasi yang sehat, terdidik, dan berdaya saing.
Dengan kata lain, mencegah perkawinan anak bukan hanya melindungi hak anak saat ini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.Langkah Nyata Stop Perkawinan Anak demi Masa Depan Indonesia
Menghapus praktik perkawinan anak membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah dan pengadilan agama perlu memperketat pemberian dispensasi kawin serta memastikan setiap permohonan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui pendampingan psikologis dan sosial.
Pada bidang pendidikan, sekolah perlu memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, serta pentingnya melanjutkan pendidikan agar remaja mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap masa depannya.
Pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi langkah penting. Dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, perkawinan anak tidak lagi dipandang sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi.
Selain itu, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam mengubah pandangan yang masih menganggap perkawinan usia dini sebagai hal yang wajar.
Edukasi yang berkelanjutan dapat membantu menghilangkan stigma tersebut sekaligus mendorong masyarakat mendukung anak untuk terus bersekolah.Peran Orang Tua Sangat Menentukan
Keluarga menjadi lingkungan pertama yang menentukan masa depan anak. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa nyaman menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
Mereka juga diharapkan memberikan dukungan agar anak tetap melanjutkan pendidikan, mengembangkan minat dan bakat, serta tidak menjadikan perkawinan sebagai solusi atas persoalan ekonomi maupun tekanan sosial.
Dengan pendampingan yang baik, anak akan memiliki kesempatan lebih besar untuk merencanakan masa depannya secara matang.
Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat setiap anak berhak menikmati masa kecilnya tanpa harus kehilangan kesempatan belajar, bermain, dan meraih cita-cita karena perkawinan usia dini.