KORANBOGOR.com,JAKARTA-PDI Perjuangan (PDIP) merespons santai ketidakhadirannya dalam pertemuan sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik di kediaman Sekjen Partai Gerindra Sugiono pada Kamis (13/8/2026) malam. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan pertemuan tersebut dan ketidakhadiran PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partai-partai yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Djarot menegaskan PDIP berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai penyeimbang.
“Enggak masalah, enggak masalah karena itu adalah sekjen partai-partai yang ada dalam pemerintahan dan PDIP Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Gitu kan ya,” kata Djarot kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Djarot, meski berada di luar pemerintahan, PDIP tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“PDIP Perjuangan itu meskipun berada di luar pemerintahan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat,” sambungnya.
Djarot juga mengaku tidak mempersoalkan agenda yang dibahas dalam pertemuan para sekjen partai politik tersebut. Dia menilai pertemuan antarpartai politik merupakan bagian dari silaturahmi dan hal tersebut merupakan sesuatu yang positif.
“Monggo, silakan. Itu baik juga untuk kumpul-kumpul kan baik, silaturahmi kan baik,” ujar Djarot.Sebelumnya, sejumlah sekjen partai politik menggelar pertemuan di kediaman Menteri Luar Negeri Sugiono pada Kamis (13/8/2026) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah partai politik, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
Dua partai politik tercatat tidak hadir dalam pertemuan tersebut, yakni PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketidakhadiran PDIP tidak dipersoalkan Djarot. Dia menegaskan partainya tetap menjalankan posisi sebagai penyeimbang di luar pemerintahan dengan mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat.