KORANBOGOR.com,YOGYAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 14 orang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK menyebut perkara tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanganan kebencanaan, tetapi belum merinci jenis pengadaan yang sedang diselidiki.
“Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).
Budi Prasetyo mengatakan, salah satu aspek yang didalami penyidik adalah pengadaan yang menggunakan DSP untuk kebencanaan. Namun, KPK belum memastikan apakah perkara tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana di Sumatera, atau kegiatan modifikasi cuaca.
“Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” jelasnya.
Dana Siap Pakai (DSP) merupakan dana yang disiapkan untuk merespons kondisi darurat bencana. Berdasarkan informasi dalam naskah, BNPB menerima alokasi awal DSP sebesar Rp 4,62 triliun pada awal 2026 dan kemudian mengusulkan tambahan Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi ketidakpastian bencana.
Dalam OTT pada Selasa (13/10/2026), KPK menangkap 14 orang di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Salah satu pihak yang ditangkap adalah Sekretaris Utama BNPB Rustian, selain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1,4 miliar serta logam mulia dalam bentuk emas batangan dan tabungan emas. KPK masih menghitung nilai emas yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
