KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengatakan pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tidak ada yang kebal hukum.
“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).
Menurut Syahganda,pengungkapan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat jika fasilitas yang mereka nikmati bersumber dari rakyat.
Ia mengatakan Presiden Prabowo juga ingin menegaskan petani dan nelayan merupakan pahlawan bangsa karena terus bekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Syahganda menyebut komitmen pemerintah untuk berpihak kepada rakyat tercermin melalui sejumlah program,antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP),sekolah rakyat,program perlindungan sosial (perlinsos),cek kesehatan gratis (CKG),serta penyempurnaan program makan bergizi gratis (MBG).
Pada sektor pertanian, menurut dia, pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kini,pupuk gampang didapat. Angka nilai tukar petani (NTP) tembus 132,paling tinggi yang pernah ada,” kata Syahganda.
Ia juga menyebut Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Produksi beras nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara cadangan beras berada pada posisi kuat.
“Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita,” ujarnya.
Sebelumnya,Bareskrim Polri mengungkapkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo,sejumlah pimpinan partai politik,tokoh masyarakat,pengusaha,dan wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026).
Empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kemudian Irjen Ahrie Sonta Nasution,Irjen Polisi Eko Hadi Santoso,dan Irjen Slamet Uliandi.
Sementara itu,Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan dugaan penyadapan,penghapusan bukti elektronik,dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori,bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan,Jakarta,Rabu (4/11/2026).