11 Polisi Polda Yogyakarta Jalani Pemeriksaan Propam

Harus Baca

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purwono )

KORANBOGOR.com,YOGYAKARTA-Sebanyak 11 anggota Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalani pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) buntut kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY pada 10 November 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur pengamanan dan tindakan kekerasan terhadap massa aksi.

Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purwono menegaskan tidak ada anggota kepolisian yang kebal hukum. Setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengamanan demonstrasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Anggota kami yang ditugaskan dan melakukan pelanggaran, dari kabid Propam juga sudah melakukan olah TKP, kemudian memeriksa saksi. Siapa pun yang melihat langsung anggota polisi melakukan kekerasan, silakan laporkan kepada kabid Propam,” ujar Langgeng, Rabu (18/11/2026).

Langgeng menjelaskan, pemeriksaan terhadap 11 anggota polisi dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pengamanan demonstrasi. Bidang Propam Polda DIY telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengumpulkan informasi dan bukti.

Penyelidikan internal tersebut mencakup dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat saat mengendalikan massa demonstrasi yang berujung ricuh. Polda DIY juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang menyaksikan langsung dugaan tindakan kekerasan oleh anggota kepolisian untuk menyampaikan laporan kepada Bidang Propam.

Keterangan masyarakat dinilai penting untuk membantu mengungkap peristiwa secara menyeluruh dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran prosedur. Meski sudah memeriksa 11 anggota, kepolisian belum mengumumkan hasil akhir pemeriksaan maupun bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan masing-masing personel.

Pengusutan dugaan pelanggaran dalam pengamanan demo DPRD DIY tidak hanya dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian. Polda DIY turut melibatkan sejumlah lembaga pengawas eksternal, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman.

Pelibatan lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung pengawasan proses pemeriksaan agar berlangsung secara objektif dan transparan. Langgeng menegaskan penegakan hukum harus memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh pihak, baik masyarakat maupun anggota kepolisian.

“Di negara hukum ini, kita harus menciptakan perlindungan kepada semua pihak. Hukum yang seimbang, hukum yang adil. Jadi tidak ada yang kebal hukum, siapa pun,” tegasnya.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui proses pemeriksaan yang adil dengan tetap mengedepankan bukti dan ketentuan hukum.

Langgeng memastikan pemeriksaan terhadap personel kepolisian yang diduga melanggar aturan tetap dilakukan tanpa perlakuan khusus. Ia menekankan anggota Polri yang menjalankan tugas pengamanan demonstrasi tetap wajib mematuhi prosedur dan ketentuan hukum.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, personel yang terlibat harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Hingga Rabu (18/11/2026), Propam Polda DIY masih mendalami keterangan saksi dan barang bukti untuk menentukan bentuk pelanggaran serta kemungkinan pertanggungjawaban anggota polisi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengusutan kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPRD DIY pada 10 November 2026.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

15 Perguruan Tinggi Terbaik Asean,3 Kampus Ada Di Indonesia

KORANBOGOR.com-Pemeringkatan perguruan tinggi bergengsi di tingkat regional kembali dirilis. Berdasarkan data dari QS World University Rankings: Asia 2027, sejumlah...

Berita Terkait