KORANBOGOR.com,JAKARTA-Di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) melalui pinjaman luar negeri harus mengedepankan prinsip value for money, yaitu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal dan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip tersebut menjadi benang merah dalam talkshow Marapi Consulting & Advisory bertajuk Pengadaan Alutsista Berbasis Value for Money yang menghadirkan ekonom INDEF Eko Listiyanto, mantan Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI Laksamana Muda TNI (Purn.) Agung Pramono, dan konsultan pertahanan Marapi Alman Helvas Ali yang diluncurkan pada 6 Juli 2026 di youtube channel Marapi.
Dalam paparannya, Eko Listiyanto menjelaskan bahwa tantangan fiskal Indonesia tahun ini semakin berat dibandingkan perkiraan awal. Pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap APBN, serta tingginya rasio pembayaran utang (debt service ratio) membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Menurutnya, dinamika tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengadaan alutsista berbasis pinjaman luar negeri. Ia mengingatkan bahwa apabila peringkat kredit Indonesia mengalami penurunan, biaya pinjaman akan semakin mahal sehingga mengurangi efisiensi belanja pertahanan.
“Ke depan transparansi data dan komunikasi pemerintah menjadi sangat penting karena akan membangun kepercayaan publik maupun pasar terhadap kebijakan fiskal dan pertahanan,” ujarnya.
Eko juga menyoroti pentingnya memilih skema pembiayaan yang memberikan biaya dan risiko paling rendah. Menurutnya, pembiayaan melalui Export Credit Agency (ECA) yang didukung lembaga penjamin pemerintah di negara pemasok umumnya lebih aman dan kompetitif dibandingkan skema Kredit Swasta Asing (KSA).
“Kepercayaan (trust) menjadi faktor utama. Skema dengan penjaminan pemerintah memberikan kepastian dan biaya pembiayaan yang lebih kompetitif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa modernisasi pertahanan tidak cukup hanya menghasilkan value for money, tetapi juga harus menciptakan value for the economy, yaitu mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Sementara itu, Laksamana Muda TNI (Purn.) Agung Pramono menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi pertahanan sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Menurutnya, perencanaan pembangunan kekuatan TNI disusun melalui mekanisme top-down dan bottom-up, dengan mempertimbangkan visi pemerintah, perkembangan ancaman, geopolitik, teknologi militer, kemampuan ekonomi nasional, hingga berbagai alternatif apabila terjadi perubahan kondisi fiskal.
Ia menekankan bahwa keputusan penggunaan pinjaman luar negeri harus menjadi bagian dari proses perencanaan strategis, bukan sekadar keputusan finansial.
“Perencanaan yang baik harus dijalankan secara konsisten dan berkomitmen agar mampu menghasilkan kekuatan pertahanan yang efektif sekaligus mendukung tumbuhnya industri pertahanan nasional,” katanya.
Terkait skema pembiayaan, Agung mengingatkan bahwa pemilihan sumber pendanaan tidak boleh didorong oleh tekanan politik maupun kemudahan memperoleh kredit.
Menurutnya, apabila skema pembiayaan justru mengarahkan Indonesia membeli alutsista yang kualitas teknologinya belum terbukti atau tidak sesuai kebutuhan operasional, maka tujuan value for money tidak akan tercapai. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan pengadaan harus didasarkan pada analisis geopolitik, geoekonomi, kualitas teknologi, serta kemampuan fiskal nasional agar manfaat strategis yang direncanakan benar-benar dapat diwujudkan.
Di sisi lain, Alman Helvas Ali menilai tantangan terbesar pengadaan alutsista saat ini terletak pada lemahnya konsistensi perencanaan. Ia mengungkapkan bahwa perubahan Blue Book pinjaman luar negeri yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya sinkronisasi yang lebih kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Menurutnya, kapasitas fiskal harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengadaan sehingga setiap pinjaman benar-benar menghasilkan kemampuan tempur yang dibutuhkan.
Alman menambahkan bahwa penggunaan pinjaman luar negeri seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan program-program yang telah berjalan, termasuk pemenuhan Integrated Logistics Support (ILS) bagi alutsista yang sudah dibeli, sebelum memulai proyek baru. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan maritim melalui penambahan kapal perang yang benar-benar menjadi prioritas strategis. Menurutnya, meskipun ruang fiskal semakin terbatas, modernisasi pertahanan tetap dapat dilakukan secara efektif apabila pemerintah fokus pada kebutuhan yang memberikan nilai manfaat tertinggi.
Pandangan tersebut sejalan dengan Agung Pramono yang menilai Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan laut melalui penambahan fregat kelas besar, termasuk PPA (Italia), sebagai bagian dari strategi anti-access untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurutnya, kapal fregat berukuran 3.000–6.000 ton lebih efektif ditempatkan di wilayah terluar sebagai garis pertahanan depan dibandingkan hanya mengandalkan kapal berukuran lebih kecil. “Kalau bicara prioritas, maka nilai manfaat harus menjadi pertimbangan utama. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, penambahan fregat PPA penting untuk memperkuat kemampuan penangkalan dan menjaga wilayah ZEE,” ujarnya.
Menutup diskusi, ketiga narasumber sepakat bahwa modernisasi pertahanan tetap menjadi kebutuhan strategis Indonesia, namun harus dilakukan secara realistis sesuai kemampuan fiskal negara. Perencanaan yang matang, transparansi, pemilihan skema pembiayaan yang efisien, serta keberpihakan terhadap industri pertahanan nasional menjadi prasyarat agar setiap pinjaman luar negeri benar-benar menghasilkan kemampuan pertahanan yang optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Dengan demikian, value for money dalam pengadaan alutsista tidak hanya diukur dari harga pembelian, tetapi juga dari efektivitas operasional, keberlanjutan pembiayaan, serta kontribusinya terhadap kekuatan pertahanan dan pembangunan ekonomi nasional. *****
Nomor Narahubung
Beni Sukadis
Youtube Channel talkshow Marapi: https://www.youtube.com/watch?v=d5LCvaImEjY