Partai Gerindra, sebagai salah satu partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto, memilih tidak banyak berkomentar mengenai isu reshuffle kabinet. Juru Bicara Gerindra,Bahtra Banong, mengaku belum memperoleh informasi mengenai kebenaran kabar perombakan Kabinet Merah Putih)
KORANBOGOR.com.com,JAKARTA-Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kabar tersebut beredar di tengah adanya sejumlah posisi menteri yang disebut masih kosong.
Kabar reshuffle kabinet seusai 17 Agustus 2026 pun mendapat respons beragam dari sejumlah partai politik. Partai Gerindra, Golkar, hingga PDIP sama-sama menegaskan keputusan mengenai pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Partai Gerindra, sebagai salah satu partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto, memilih tidak banyak berkomentar mengenai isu reshuffle kabinet. Juru Bicara Gerindra, Bahtra Banong, mengaku belum memperoleh informasi mengenai kebenaran kabar perombakan Kabinet Merah Putih.
“Belum dapat info soal reshuffle,” kata Bahtra saat dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan Gerindra belum dapat memastikan apakah reshuffle kabinet benar-benar akan dilakukan setelah perayaan 17 Agustus 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan keputusan mengenai pergantian kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Doli, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo, termasuk jika Presiden memutuskan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.
“Reshuffle adalah prerogatifnya Bapak Presiden,” kata Doli.
Dengan demikian, Golkar tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya perubahan susunan Kabinet Merah Putih seusai momentum 17 Agustus.
Sikap serupa disampaikan PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai isu reshuffle merupakan ranah kewenangan presiden sehingga tidak perlu dicampuri oleh partai politik.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan informasi mengenai kemungkinan reshuffle sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada pihak Istana.
“Kalau soal reshuffle wilayah prerogatif presiden. Lebih baik tanya ke jubir-jubir Istana. Kalau mau ramalan spekulatif tanya ke pengamat,” ujar Andreas.
Pernyataan tersebut memperlihatkan PDIP memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan perubahan kabinet.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
“Masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (7/8/2026).
Pras menjelaskan apabila nantinya dilakukan reshuffle, maka prioritasnya adalah mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong, terutama posisi wakil menteri.
“Sekali lagi, kalau pun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” katanya.
Ia mencontohkan posisi wakil menteri pertanian dan wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan yang hingga kini masih kosong dan perlu diisi.