KORANBOGOR.com,PANDEGLANG-Kenaikan status Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) kembali memicu kecemasan warga pesisir selatan Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018 masih membekas, sementara masyarakat kini khawatir aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian mereka terganggu akibat peningkatan aktivitas vulkanis.
Kekhawatiran terutama dirasakan warga yang tinggal di kawasan pesisir dan menggantungkan penghasilan pada pekerjaan di luar ruangan, termasuk bertani di ladang dan sawah. Mereka mengantisipasi kemungkinan gangguan aktivitas apabila terjadi erupsi yang disertai hujan abu vulkanis.
Januri (23), warga Kampung Ciseukeut, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, mengatakan kenaikan status Gunung Anak Krakatau membuat masyarakat kembali diliputi kecemasan. Menurut dia, pengalaman menghadapi bencana sebelumnya masih membekas dalam ingatan warga.
“Ada kekhawatiran kembali. Aktivitas mulai menurun kalau Gunung Anak Krakatau erupsi lagi. Kekhawatiran masyarakat, terutama di Pandeglang Selatan, sangat luar biasa,” kata Januri kepada Beritasatu.com, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Januri, peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau bukan hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan, tetapi juga berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
Warga yang bekerja di ladang dan sawah, misalnya, khawatir aktivitas di luar ruangan menjadi lebih sulit apabila hujan abu vulkanik terjadi. Selain mengganggu pekerjaan, abu juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan, terutama pernapasan.
“Untuk aktivitas keseharian, terutama pergi ke ladang dan sawah, itu sangat berpengaruh. Debunya sangat mengganggu, terutama terhadap pernapasan,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang mengandalkan pekerjaan harian dan sektor pertanian, gangguan aktivitas di luar rumah dapat memengaruhi produktivitas. Meski demikian, besaran dampak ekonomi akibat kenaikan status Gunung Anak Krakatau kali ini belum dapat dipastikan karena belum tersedia data terverifikasi mengenai kerugian maupun penurunan pendapatan warga.
Januri mengatakan, pengalaman tersebut masih diingat warga, terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir dan merasakan langsung dampak bencana.
“Selalu mengingat kembali tragedi tsunami 2018. Itu membuat warga sangat khawatir, apalagi sekarang mendengar kabar Gunung Anak Krakatau erupsi kembali,” tuturnya.
Ingatan terhadap bencana tersebut membuat perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian serius masyarakat. Warga berharap pemerintah menyampaikan informasi secara jelas mengenai kondisi gunung, potensi bahaya, serta langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi keadaan darurat.
Bagi masyarakat pesisir, informasi yang akurat diperlukan agar mereka dapat menyesuaikan kegiatan sehari-hari tanpa mengabaikan keselamatan.
Kenaikan status Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana di kawasan Selat Sunda. Gangguan akibat aktivitas vulkanis berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari pertanian dan perdagangan hingga transportasi dan pariwisata. Namun, besaran dampaknya bergantung pada kondisi aktual, perkembangan aktivitas gunung, dan langkah mitigasi yang diterapkan.
Hingga berita ini ditulis, belum tersedia data terverifikasi mengenai kerugian ekonomi atau penurunan pendapatan warga yang secara langsung berkaitan dengan kenaikan status Gunung Anak Krakatau pada Oktober 2026.
Warga diimbau mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait dan mematuhi rekomendasi petugas, terutama mengenai pembatasan aktivitas di kawasan berbahaya.
Bagi Januri dan warga pesisir lainnya, kenaikan status Gunung Anak Krakatau bukan sekadar kabar mengenai aktivitas alam. Peristiwa tersebut juga membangkitkan ingatan akan tsunami 2018 dan kekhawatiran terhadap keselamatan serta keberlangsungan mata pencaharian mereka.