Prof. Didik J. Rachbini: Megawati Berperan Menjaga Konstitusi dari Wacana Tiga Periode Jokowi

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD, menilai Megawati Soekarnoputri memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi Indonesia, khususnya dalam mencegah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang berkembang pada 2022–2024.

Dalam pandangannya, sikap Megawati yang menolak gagasan penambahan masa jabatan presiden merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan demokrasi konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Didik mengingatkan, wacana perubahan konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden sempat berkembang dengan alasan tingginya popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurutnya, gagasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Ia menjelaskan, salah satu jalur yang berpotensi digunakan untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI.

Didik, yang pernah menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, mengaku merasakan kuatnya dinamika politik terkait wacana tersebut pada 2023–2024. Menurutnya, saat itu kekuatan politik di parlemen berpotensi mendukung perubahan konstitusi karena sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan.

“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu.” demikian pandangan Didik dalam tulisannya.

Namun, Didik menilai sikap Megawati Soekarnoputri menjadi faktor penting yang menghambat wacana tersebut. Ia menyebut penolakan Ketua Umum PDI Perjuangan itu terhadap penambahan masa jabatan presiden sebagai bentuk keteguhan dalam mempertahankan konstitusi.

“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti.”

Didik juga menyinggung dinamika politik yang berkembang pada Oktober 2023, ketika Adian Napitupulu menyampaikan adanya hubungan yang retak antara Jokowi dan Megawati terkait penolakan terhadap wacana tiga periode. Di sisi lain, Puan Maharani pernah membantah bahwa Jokowi mengajukan permintaan tersebut kepada Megawati.

Menurut Didik, berbagai pernyataan dan bantahan yang muncul dalam dinamika politik tersebut perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, mengingat politik kerap melibatkan strategi komunikasi dan kepentingan tertentu.

Ia juga mengkritisi pernyataan Jokowi yang secara terbuka membantah keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Didik menilai publik perlu mencermati konsistensi antara pernyataan politik dan tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin.

Megawati dan komitmen demokrasi konstitusional

Didik menegaskan bahwa peran Megawati dalam mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden perlu mendapatkan perhatian dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia.

“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa.”

Ia menilai sikap Megawati merupakan bentuk komitmen terhadap demokrasi konstitusional, sekaligus menunjukkan bahwa kepentingan institusi partai politik dapat berjalan seiring dengan kepentingan nasional.

Didik juga membandingkan perjalanan politik Megawati dengan Jokowi. Menurutnya, Megawati telah mengikuti pemilihan presiden secara langsung pada 2004, kalah dalam putaran kedua, dan mengakhiri masa jabatannya melalui proses pergantian pemerintahan yang konstitusional.

Dalam pandangannya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa Megawati menerima mekanisme demokrasi dan tidak berupaya mempertahankan kekuasaan melalui penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik.

“Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional.”

Didik menilai sikap tersebut dapat menjadi pelajaran mengenai pentingnya menjaga institusi demokrasi, konstitusi, serta mekanisme pergantian kepemimpinan secara konstitusional.

Konsolidasi demokrasi dan pelajaran politik

Lebih lanjut, Didik menyebut peristiwa penolakan terhadap wacana tiga periode sebagai bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia. Menurutnya, pergantian presiden semestinya berlangsung melalui keputusan pemilih, bukan melalui krisis politik maupun perubahan aturan yang didorong kepentingan kekuasaan.

Ia juga menyoroti perbedaan antara popularitas pemimpin dan komitmen terhadap demokrasi. Menurut Didik, tingginya popularitas seorang presiden tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan penghormatan terhadap institusi.

Didik menilai masa pemerintahan Jokowi mendapat banyak pujian karena popularitasnya, tetapi pada saat yang sama terdapat praktik yang menurutnya berpotensi merusak institusi, konstitusi, dan demokrasi.

Ia juga mengkritisi proses transisi kepemimpinan yang dinilainya sarat intrik dan pertarungan kekuasaan, serta mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh ambisi politik pribadi.

Peringatan Megawati mengenai bahaya tiga periode

Didik mengingatkan bahwa sikap Megawati terkait pembatasan masa jabatan presiden telah disampaikan secara terbuka dalam sejumlah kesempatan.

Pada 10 Januari 2023, dalam peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, Megawati menyatakan partainya tidak membuka ruang bagi penambahan masa jabatan presiden.

Kemudian, pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali memperingatkan bahaya wacana tiga periode. Ia menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi.

Didik menilai sikap tersebut memperlihatkan konsistensi Megawati dalam menjaga prinsip demokrasi dan konstitusi, meskipun berada dalam situasi politik yang penuh dinamika.

“Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak. Yang satu diwakili oleh Megawati melawan yang satu lagi diwakili Jokowi.”

Menurut Didik, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia agar tidak mudah terjebak dalam strategi politik yang berpotensi melemahkan demokrasi.

Ia menegaskan, penghormatan terhadap konstitusi, pembatasan kekuasaan, serta konsistensi dalam menjaga institusi negara merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Polri Bongkar Jaringn Peredaran Gelap Narkoba Yang Terhubung Indonesia-Malaysia Senilai Rp 2,9 Triliun

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika yang diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia-Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya,...

Berita Terkait