Serap Aspirasi dan Keluhan Rakyat,Bakom Akan Gelar Forum Dengar Publik 2027

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) akan menggelar forum dengar publik mulai 2027 untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait kebijakan serta program pemerintah. Masukan yang dihimpun nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait agar mendapat tindak lanjut.

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan, forum tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Menghimpun aspirasi publik melalui forum dengar publik dan pengukuran aspirasi publik. Agenda itu juga kami dukung dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kanal-kanal komunikasi milik Bakom,” kata Syahganda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Syahganda, penghimpunan aspirasi tidak berhenti pada menerima masukan masyarakat.

Bakom akan mengoordinasikan berbagai keluhan dan usulan tersebut dengan kementerian maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan respons dan menyelesaikan persoalan.

Dia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Bakom lebih aktif mendengarkan suara masyarakat dan membangun pola komunikasi pemerintah yang bersifat dua arah.

Selain menyerap aspirasi, Bakom juga menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah.

Salah satunya melalui pelatihan juru bicara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bakom juga akan memperkuat peliputan program pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaannya dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Dalam upaya memperkuat komunikasi pemerintahan, Bakom juga akan mengembangkan tata kelola komunikasi berbasis data. Pengembangan tersebut dilakukan melalui dasbor program prioritas dan dasbor capaian pemerintah yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga.

Mulai 2027, Bakom juga akan menambahkan dua indikator kinerja untuk mengukur efektivitas komunikasi pemerintah. Kedua indikator tersebut adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah serta kecepatan penyampaian aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pengambilan kebijakan.

Syahganda mengakui, luasnya jangkauan informasi yang disampaikan pemerintah belum tentu membuat masyarakat memahami substansi program yang dijalankan. Karena itu, menurutnya, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada penyebaran informasi.

Pemerintah juga perlu mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap aspirasi memperoleh perhatian.
“Komunikasi pemerintah berhasil ketika rakyat merasa didengar, memahami arah kebijakan, dan merasakan manfaat program di kehidupan sehari-hari,” imbuhnya.

Melalui berbagai program tersebut, Bakom berharap komunikasi pemerintah tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan penyusunan kebijakan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo-Putin Gelar Pertemuan 4 Mata Disela-sela KTT APEC

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama sekitar 1 jam di sela Konferensi...

Berita Terkait