KORANBOGOR.com,JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterlibatan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang namanya disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Pendalaman tersebut dilakukan dengan mengonsolidasikan hasil persidangan dan hasil penyidikan perkara kuota haji untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) dan penyidik akan membahas berbagai fakta yang terungkap selama persidangan.
“Iya, tentunya nanti hasil persidangan yang saat ini berlangsung dan hasil penyidikan perkara kuota haji akan dibahas bersama antara tim JPU dan tim penyidik untuk langkah berikutnya,” kata Taufik kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.
Pernyataan tersebut merespons kesaksian mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dalam sidang terdakwa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu malam, 18 November 2026.
Dalam persidangan itu, Gus Alex mengungkap sejumlah dugaan permintaan uang yang melibatkan pimpinan Komisi VIII DPR RI, termasuk Yandri Susanto dan Marwan Dasopang.
Gus Alex mengaku pernah diminta menyiapkan uang Rp10 miliar oleh Yandri untuk memperlancar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024. Permintaan tersebut disebut terjadi dalam pertemuan di Rasuna Said Tower, Jakarta, setelah 20 November 2023.
“Saya di-WA oleh Pak Yandri Susanto, diajak ketemu di Rasuna Said Tower. Di situ Pak Yandri menyampaikan bahwa untuk memperlancar proses pembahasan BPIH tahun 2024, saya diminta menyiapkan dana sejumlah Rp10 miliar,” kata Gus Alex di persidangan.
Menurut Gus Alex, dirinya kemudian melaporkan permintaan tersebut kepada Yaqut. Namun, permintaan uang itu tidak dipenuhi.
Selain Yandri, Gus Alex juga menyebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, terkait permintaan alokasi jemaah untuk proyek dapur katering di Arab Saudi.
Dalam keterangannya, Gus Alex menyebut Marwan meminta Kemenag mengatur alokasi 25.000 hingga 50.000 jemaah untuk penyedia katering tertentu. Ia juga mengungkap dugaan permintaan komitmen fee sebesar 1 Riyal untuk setiap porsi dari total 111 kali makan per jemaah.
Gus Alex turut membeberkan permintaan tambahan uang reses sebesar Rp250 juta yang disebut diajukan Marwan. Permintaan itu kemudian dinegosiasikan hingga disepakati menjadi Rp100 juta.
Ia menyebut uang masing-masing Rp100 juta kemudian diserahkan kepada staf Marwan Dasopang, Ashabul Kahfi, Ace Hasan Syadzily, Abdul Wahid, dan Diah Pitaloka.
Dalam perkara yang sama, surat dakwaan JPU KPK juga mengungkap dugaan penyediaan dana sebesar 1 juta Dolar Amerika Serikat oleh Yaqut untuk memengaruhi hasil kerja Pansus Angket Haji DPR 2024 terkait pembagian kuota haji tambahan.
Sementara itu, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Muhammad Ramdani, dalam persidangan sebelumnya mengungkap total fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan periode 2023-2024 mencapai Rp143,9 miliar.
Dana tersebut disebut mengalir kepada pegawai Kemenag dan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)