KPK Minta Evaluasi Jasa Influenser di Kontrak RANS Milik Raffi Ahmad

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah instansi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.

Desakan tersebut muncul menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer selama periode 2024-2026. Sorotan publik semakin menguat karena dugaan konflik kepentingan, mengingat status Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden sejak Oktober 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal ini mencakup proses perencanaan, analisis kebutuhan, pengalokasian anggaran, pemilihan penyedia, hingga penilaian terhadap hasil atau output setelah pekerjaan dilaksanakan.

Menurut Budi, evaluasi tersebut penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan, mengedepankan prinsip efisiensi anggaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan.

KPK juga menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam kerja sama tersebut, terutama berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik. Dalam hal ini, KPK turut mencermati ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur larangan benturan kepentingan dalam pengadaan.

Saat ini, KPK tengah melakukan analisis terhadap temuan yang disampaikan ICW. Lembaga antirasuah tersebut juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran, dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

Sementara itu, Raffi Ahmad sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk menjalani evaluasi maupun pemeriksaan oleh lembaga pengawasan, seperti inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11), Raffi juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik serta menegaskan komitmennya terhadap transparansi.

Dalam video tersebut, Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 terkait kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan bentuk kerja sama komersial lainnya.

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” ujar Raffi.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil konsultasi saat itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitasnya sebagai pekerja seni yang tetap menerima kerja sama komersial tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa statusnya sebagai pejabat publik membawa tanggung jawab yang lebih besar. Menurutnya, aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan yang diambil.

Polemik pengadaan jasa influencer dengan total nilai sekitar Rp14,7 miliar tersebut pun menjadi perhatian publik, sekaligus mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, khususnya untuk kerja sama dengan pihak swasta maupun figur publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Anggota Komisi VIII DPR Yang Disebut Dipersidangan Kasus Kuota Haji

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami keterlibatan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang namanya disebut dalam...

Berita Terkait