KORANBOGOR.com,JAKARTA-Webinar yang diadakan oleh MARAPI Consulting & Advisory dan PERSADA (Perhimpunan Alumni Dari Jepang) telah menghadirkan 3 narasumber yaitu Dr. Atsushi Yasutomi (Eikei University of Hiroshima), Dr. Saya Kiba (Kobe City University of Foreign Studies, Kobe) dan Ishaq Rahman, M.Si (Dosen HI FISIP UNHAS dan Sekretaris Jenderal AIHII/Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia), serta 2 penanggap yaitu Wira Halim (Direktur MARAPI C&A) dan Gusti Raganata (anggota PERSADA dan dosen politik).
PANDANGAN JEPANG TERHADAP KEAMANAN
Pembicara pertama Dr. Atsushi Yasutomi lebih menekankan soal kebijakan keamanan Jepang di Asia Timur dengan mempertimbangkan dan melihat perkembangan di Eropa terutama perang di Ukraina karena invasi Rusia yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Artinya Jepang saat ini cukup kuatir akan terjadi konflik di masa depan antara China dengan Taiwan. Perkembangan Cina dan Semenanjung Korea telah menjadi ancaman bagi keamanan Jepang. Karena itu, Jepang mulai meningkatkan upaya keamanan dengan pengembangan strategi keamanan yang baru yakni mengeluarkan kebijakan pertahanan yang lebih melihat ancaman eksternal dengan melakukan kerjasama dengan negara sekutu dan mitra, perubahan institusi pertahanan (Kemhan), peningkatan anggaran militer, perubahan undang-undang untuk mendukung transfer persenjataan, dan lainya. Hal ini disebut oleh pengamat luar sebagai normalisasi militer Jepang yang tadinya sangat pasifis menjadi seperti militer di negara lainnya dengan melakukan kerjasama internasional dengan negara sahabat.
MASA DEPAN KEAMANAN JEPANG DAN ASEAN
Kemudian Pembicara kedua Dr. Saya Kiba, pengajar Kobe Univeristy of Foreign Studies, Setelah Perang Dunia II, Jepang berfokus pada pembangunan kembali, dengan mengembangkan industri dan pabrik.
Jepang mengembangkan Doktrin Fukuda, di mana Jepang tidak akan menjadi kekuatan militer. Karena itu, akan mengembangkan hubungan dengan cara “heart-to-heart.” Cara seperti dengan mengenalkan hal baik tentang Jepang: produk, budaya. Namun begitu, sejak pemerintahan Perdana Menteri Abe, Jepang mulai mengembangkan isu keamanan. Contoh dengan peningkatan pengembangan Japan’s Self Defense Forces. Alasan Jepang tidak lagi terlalu Pasifis; antara lain:
1. “Trauma” dari bentuk diplomasi Jepang sebelumnya. Di mana Jepang memberikan banyak bantuan dana, tetapi tidak begitu dianggap karena tidak memberikan bantuan militer (seperti dalam perang di Kuwait).
2. Kritik terhadap “Chequebook Diplomacy” Jepang.
Dengan begitu, Jepang mulai mengirimkan Self Defense Force/SDF (Pasukan Beladiri) ke luar negeri. Yang mana dimulai dari keterlibatan dalam pasukan PBB di sejumlah wilayah dan juga bantuan kemanusiaan (HADR) di beberapa negara yang tertimpa musibah bencana. Hingga saat ini, Jepang telah mengirimkan SDF ke banyak negara, termasuk ke ASEAN.
Jepang ingin memunculkan SDF keluar, termasuk ASEAN dan Indonesia. Dalam hal ini, Jepang mengirimkan SDF untuk melakukan beberapa hal seperti Capacity Building dan Joint Exercise. Jepang juga telah mengembangkan kerja sama keamanan (contoh dalam transfer senjata). Selain itu, Jepang memberlakukan ODA (Overseas Development Assistance) dalam bentuk keamanan, yaitu OSA (Overseas Security Assistance) yang menerima antara lain Philippines, Malaysia dan Papua New Guinea (PNG).
JEPANG DAN BANTUAN DEMOKRASI (ODA)
Sedangkan pembicara ketiga Ishaq Rahman, M.Si, pengajar Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan juga Sekjen Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII), mengatakan setelah Perang Dunia II, Demokrasi telah menjadi sebuah alat kebijakan luar negeri yang penting bagi dunia, terutama oleh Barat. Dalam hal ini, Jepang juga turut mengadopsi demokrasi. Sekarang, dinamika perpolitikan Jepang telah menunjukkan keinginan kuat untuk memasuki lingkungan internasional. Termasuk dengan memberikan mekanisme donor demokrasi, yang diberikan secara sukarela. Saat ini Jepang telah secara aktif memberikan bantuan. Bahkan menjadi salah satu pendonor terbesar bagi dunia, termasuk bagi negara ASEAN. Yang mana bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dan prestise Jepang di sejumlah negara.
Catatan: Siaran ulang webinar akan segera tersedia di Youtube Channel MARAPI Consulting & Advisory.
MARAPI Consulting & Advisory adalah perusahaan konsultan yang memberikan jasa dan advis di bidang sosial-politk, ekonomi dan keamanan yang berdiri sejak 2020 dan berkedudukan di Jakarta. Pendiri MARAPI antara lain Mufti Makarim (eks pengurus KontraS dan pendiri Lokataru), Beni Sukadis (pengamat pertahanan dan keamanan), Wira Halim (Direktur Marapi dan ahli bidang ekonomi politik), Benny Junito (eks staf ahli Ketua DPR Ri dan eks staf di Kedutaan Besar AS di Jakarta), Yudha Widjayakerta (eks staf di Kedubes AS), dan lainnya.
PERSADA adalah Perhimpunan Alumni Dari Jepang. Suatu lembaga nonprofit yang bertujuan menghimpun lulusan pendidikan di Jepang dan memiliki perwakilan di berbagai daerah.
Kontak: Benny Junito, Direktur Eksekutif MARAPI Consulting & Advisory