Setara Institute : Pidato Megawati Bisa Menjadi Alarm Bagi Demokrasi Di Indonesia

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait ‘pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan’ sebagai sesuatu yang relevan.Hal itu disebabkan kondisi drmokrasi Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan sekarang ini.

“Saya kira pernyataan itu relevan sekali, karena kalau kita cek misalnya sejak periode kedua Pak Jokowi sebenarnya sudah ada warning dari banyak tokoh dan tempat,” tegas Halili di Jakarta, Kamis (11/1).

Halili mengutip beberapa lembaga internasional yang menyebut demokrasi Indonesia mengalami kecacatan, kemunduran (regresi), bahkan putar balik ke arah otoritarianisme.

“Yang serius, kita mengalami putar balik atau mengarah ke otoritarianisme. Itu banyak studi yang memberikan penilaian kualitas demokrasi kita,” ujarnya.

Pernyataan Megawati dinilai sebagai panggilan bangun (wake-up call) atas kondisi demokrasi saat ini ketika kualitas kebebasan sipil berada pada level terendah.

“Karena dia me-recall. Di sisi lain, dia mengajak agar kita semua memberikan perhatian pada situasi demokrasi kita. Jadi dia bukan saja alarm, tapi semacam wake-up call,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penyalahgunaan kekuasaan, relevan dengan kondisi politik sekarang ini.

“Dalam konteks PDIP dan sebagai tokoh, Megawati mengingatkan terkait dengan kekuasaan dan tentu secara implisit relasinya dengan presiden.” kata Aditya, Kamis (11/01). 

Hubungan antara Megawati atau PDIP dengan Presiden Jokowi memang tidak harmonis. Menurut Adit, mereka sedang menjaga jarak’. 

“Poinnya menjaga jarak’ itu, satu waktu bisa jauh, bisa dekat, tergantung kebutuhan,” sebut Adit. Sebab, dalam politik tidak ada yang abadi. Pernah jadi teman, sekarang bisa jadi ‘lawan’. Namun tidak bisa bercerai. 

“Dan tidak boleh bercerai karena ada masa depan dan kebutuhan nanti yang bisa dilanjutkan,” Sebut Adit, yang juga Direktur Eksekutif Algoritma. 

Memang dalam masa Pilpres, semua lingkaran elite sedang berkompetisi. Maka menjaga jarak itu penting. “Namun ketika pemerintahan baru terbentuk, berusaha mendekat bagi pihak yang kalah pun bisa jadi bahan pertimbangan,” tambah Adit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak hadir pada acara ulang Tahun PDIP ke-51 di Jakarta. Dia sedang melakukan kunjungan luar negeri. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritiknya kepada penguasa. 

“Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Saya mengingatkan perlunya mengedepankan etika dalam politik,” pungkasnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dugaan Korupsi PT Telkom, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan KPK

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono. KORANBOGOR.com,JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhalangan untuk memenuhi panggilan KPK,...

Berita Terkait