TPN Ganjar-Mahfud Buka Opsi Gugat Pencawapresan Gibran Ke PTUN

Harus Baca

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud masih terus menyoroti pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Apalagi setelah adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU dan semua anggotanya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dari sisi hukum tata negara,pencalonan Gibran masih sah, karena adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat. “Putusan MK itu masih berlaku,” terang Todung saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (6/2).

Namun, dari sisi hukum tata usaha, lanjut Todung, saat ini beberapa komunitas pengacara sedang mendiskusikan kemungkinan mengajukan gugatan pencawapresan Gibran ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN). “Berdasarkan pertimbangan dua putusan pelanggaran etika,” terangnya.

Dua pelanggaran itu adalah pelanggaran etika yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan MK (MKMK), dan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua KPU dan para anggotanya yang diputuskan DKPP terkait pencalonan Gibran.

Todung mengatakan, dua pelanggaran etika itu bisa menjadi basis hukum untuk melakukan gugatan tata usaha negara kepada PTUN. “Saya tahu bahwa ada beberapa pihak yang sudah bersiap-siap untuk melakukan gugatan dan meminta pembatalan pencawapresan Gibran,” bebernya.

TPN Ganjar-Mahfud, lanjut Todung, masih membahas kemungkinan pengajuan gugatan pencawapresan Gibran ke PTUN. Namun, dia belum bisa memastikan kapan akan mengajukan gugatan.

“Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami mencadangkan hak kami untuk melakukan itu. Artinya mungkin kami akan melakukan itu, tpi juga mungkin kami melakukan yang lain, karena bisa saja kami meminta atau menulis surat ke ketua KPU,” tandas Todung.

Todung juga belum bisa memastikan kapan komunitas pengacara akan mengajukan gugatan pencawapresan Gibran ke PTUN. Dia meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan dari langkah yang akan ditempuh para pengacara dalam menyikapi pelanggaran etik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Polusi Plastik di Indonesia Tidak Terkontrol, ADB Beri Pinjaman 500 Juta Dolar AS

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Asian Development Bank(ADB) telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dolar AS untuk memperkuat program Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di...

Berita Terkait