KORANBOGOR.com,JAKARTA-Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menuai kecaman luas atas pernyataannya yang menyebut pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 hanya rumor tanpa bukti.
Komisi X DPR RI berencana memanggil Fadli Zon untuk mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap meragukan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan melukai semangat penegakan HAM.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon perlu diklarifikasi secara resmi karena isu kekerasan seksual dalam sejarah Indonesia sangat sensitif.
“Meragukan temuan TGPF bisa melukai dan mencederai semangat penegakan HAM serta rekonsiliasi nasional,” ujar Lalu kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Ia menegaskan bahwa TGPF adalah dokumen resmi negara, bukan narasi spekulatif, sehingga pejabat publik tidak boleh menyampaikan opini pribadi yang mereduksi keadilan dan rekonsiliasi.
Lalu menambahkan, Komisi X akan mengagendakan Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kebudayaan pada Masa Sidang IV yang dimulai 24 Juni 2025. Ia juga mendorong pemerintah untuk menunjukkan sikap empati kepada korban dan keluarga, alih-alih mempertanyakan fakta yang telah dihimpun TGPF.
“Tragedi Mei 1998 harus masuk dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan, untuk memastikan keadilan memori dan mencegah penghapusan sejarah,” kata legislator PKB ini. Komisi X, lanjutnya, berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi korban serta memastikan tragedi serupa tidak terulang melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara yudisial atau non-yudisial yang berpihak pada korban.
Kritik dari Komnas Perempuan dan Aktivis Pernyataan Fadli Zon memicu kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyebut pernyataan tersebut menyakitkan dan memperpanjang impunitas bagi penyintas yang telah lama memikul beban dalam diam. “Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” ujar Dahlia, Minggu (15/6/2025).
Sejumlah aktivis juga menyatakan kekecewaan dan mendesak Fadli Zon meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap keliru dan meremehkan penderitaan korban.
Klarifikasi Fadli Zon Menanggapi kritik, Fadli Zon menyampaikan klarifikasi pada Senin (16/6/2025). Ia mengapresiasi perhatian publik terhadap sejarah, termasuk era transisi reformasi Mei 1998. Fadli menyebut peristiwa kerusuhan 13-14 Mei 1998 menimbulkan beragam perspektif, termasuk soal ada atau tidaknya pemerkosaan massal. Ia merujuk pada laporan TGPF yang, menurutnya, hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, seperti nama, waktu, tempat, atau pelaku.
“Saya mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan penderitaan korban dalam konteks huru hara Mei 1998,” tegas Fadli. Ia menambahkan bahwa kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran nilai kemanusiaan yang harus menjadi perhatian serius.
Namun, pernyataan klarifikasi ini belum meredam kritik. Komisi X DPR RI tetap menegaskan pentingnya menjaga kebenaran sejarah dan memperjuangkan keadilan bagi korban, sekaligus memastikan narasi tragedi Mei 1998 tetap hidup dalam memori nasional untuk mencegah pengulangan di masa depan.