Foto: Dskusi publik “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa dalam Ranah Politik,” yang diselenggarakan bersama oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Perhimpunan INTI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI), Jakarta.)
KORANBOGOR.com,JAKARTA-Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dinilai makin inklusif sejak era Reformasi. Keterlibatan tersebut menunjukkan perubahan dari pandangan pada masa Orde Baru yang menempatkan Tionghoa sebagai kelompok yang kuat secara ekonomi, tetapi lemah dalam politik.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Bagi Indonesia: Kontribusi Tionghoa dalam Ranah Politik” yang digelar Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, 10 September 2026.
Pemerhati Tionghoa dan Tiongkok yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, mengatakan partisipasi politik Tionghoa penting dibahas untuk melihat apakah anggapan yang berkembang pada era Orde Baru masih relevan.
Menurutnya, keterlibatan politik Tionghoa kini memperlihatkan keberpihakan terhadap berbagai persoalan di tingkat lokal maupun nasional. “Dengan demikian, pertanyaan mengenai loyalitas etnik Tionghoa tak lagi relevan untuk ditanyakan, karena mereka berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa Indonesia yang masih terus berlangsung,” kata Johanes.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lidya Christin Sinaga, mengatakan partisipasi politik Tionghoa merupakan fenomena yang terus berevolusi seiring proses demokratisasi.
Pada tahap awal Reformasi, kata dia, basis konstituen politisi Tionghoa umumnya berasal dari masyarakat Tionghoa, tetapi kemudian meluas kepada kelompok dengan latar belakang etnik dan agama berbeda.
“Namun mereka lambat laun membuka ruang interaksi lebih luas dengan kelompok masyarakat yang berbeda identitas etnik dan agamanya, dan akhirnya memperluas basis konstituen mereka sendiri,” ujar Lidya.
Dia menilai perkembangan tersebut sekaligus mendobrak stereotip bahwa orang Tionghoa hanya berkiprah di bidang ekonomi. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menyebut terdapat dua tantangan yang perlu diatasi dalam partisipasi politik Tionghoa, yakni sindrom minoritas yang membuat sebagian masyarakat Tionghoa memilih diam serta chauvinisme yang mengedepankan identitas etnik.
Menurutnya, diperlukan pengaderan politik yang mampu melahirkan kader inklusif, antirasisme, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Sementara itu, Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Isyak Meirobie, menekankan pentingnya masyarakat Tionghoa memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan positif dan memperkuat nasionalisme.
“Nasionalisme Indonesia adalah bagian organik dari kata ‘kita’,” tutur Isyak. Dia menilai Pancasila menjadi fondasi persatuan masyarakat Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.