KORANBOGOR.com,CIREBON-Becak listrik bantuan pemerintah yang belum lama ini disalurkan kepada masyarakat di Kota Cirebon diduga ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli online.
Penawaran tersebut menjadi sorotan setelah tangkapan layar iklan becak listrik beredar di media sosial dan sejumlah grup aplikasi perpesanan. Dalam unggahan tersebut, lokasi penjual tercantum berada di Cirebon.
Becak listrik yang ditawarkan terlihat menggunakan unit bantuan dengan ciri khas berupa gambar Presiden RI. Penawaran itu kemudian memicu reaksi warga yang mengetahui becak listrik tersebut merupakan bagian dari program bantuan pemerintah.
Sejumlah warga menyayangkan tindakan tersebut. Mereka menilai bantuan yang diberikan untuk membantu pengemudi becak seharusnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya, bukan diperjualbelikan.
“Miris,” tulis salah seorang warga dalam kolom komentar.
“Malah dijual. Enggak usah dikasihani kalau gini,” tulis warga lainnya.
“Minta bantuan, giliran dikasih malah dijual,” komentar warga lainnya.
Selain tangkapan layar iklan, beredar pula percakapan antara warga dengan pihak yang diduga menawarkan becak listrik tersebut.
Dalam percakapan itu, pihak penjual sempat diperingatkan agar tidak menjual becak listrik bantuan pemerintah. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan.
“Barang yang sudah dikasihkan itu bebas mau kita apain juga,” ujar pihak yang menawarkan becak listrik dalam percakapan tersebut.
Seorang warga kemudian mencoba memastikan kebenaran penawaran dengan menghubungi pihak tersebut dan berpura-pura sebagai calon pembeli.
“Dijual berapa kang?” tanya warga tersebut.
“Rp 8 juta,” jawab pihak yang menawarkan.
Meski sempat ramai diperbincangkan, unggahan yang menawarkan becak listrik tersebut kini sudah tidak ditemukan di platform jual beli online. Penawaran itu diduga dihapus setelah mendapat sorotan dari masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik menjelaskan, setiap penerima becak listrik diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
Surat pernyataan tersebut menyebutkan penerima tidak akan menjual, memindahtangankan, meminjamkan, menyewakan maupun menggadaikan becak listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada siapa pun.
“Ketentuan itu juga mengatur konsekuensi bagi penerima yang terbukti melanggar. Penerima dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, becak listrik yang menjadi objek bantuan dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah atau YGSN,” jelas Fitrah, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi penerima bantuan. Pihak lain yang terlibat dalam transaksi juga dapat ditindaklanjuti.
Artinya, pihak yang membeli atau menjual, meminjamkan atau meminjam, menyewakan atau menyewa, serta menggadaikan atau menerima gadai becak listrik bantuan juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Fitrah mengatakan ketentuan khusus juga berlaku apabila penerima bantuan meninggal dunia.
“Keluarga penerima diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Becak listrik tersebut dapat dikembalikan kepada pemerintah daerah atau dialihkan kepada anggota keluarga yang masih berprofesi sebagai pengemudi becak,” katanya.
Jika tidak ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai pengemudi becak, bantuan tersebut akan dialihkan kepada penerima baru yang memenuhi persyaratan.Proses pengalihan dilakukan dengan sepengetahuan YGSN dan pemerintah daerah.
Fitrah Malik meminta seluruh penerima memahami bahwa becak listrik tersebut merupakan bantuan yang memiliki aturan dalam pemanfaatannya.
“Jadi bantuan ini harus benar-benar digunakan untuk menunjang aktivitas mencari nafkah. Bukan untuk dijual, disewakan, digadaikan atau dialihkan kepada pihak lain,” pungkasnya.