KORANBOGOR.com,JAKARTA-Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) yang membuka opsi tuntutan hukuman mati melalui persidangan in absentia terhadap buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Muhammad Riza Chalid mendapat dukungan dari pegiat antikorupsi serta praktisi hukum.
Sinyal penuntutan maksimal yang disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi di Pontianak, Sabtu 21 November 2026,dinilai sebagai jawaban konkret atas keraguan publik terkait ketegasan korps Adhyaksa dalam menuntaskan skandal yang diduga bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Dukungan paling kuat salah satunya datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menegaskan dukungannya secara terbuka dengan langkah Jampidsus Kuntadi sesuai arahan Jaksa Agung untuk menuntaskan kasus Riza Chalid.
“Kalau saya dukung penuh. Kalau Pak Kuntadi berencana itu bagus. Kalau tidak tuntutan hukuman mati, kita capek-capek melakukan sidang in absentia.
Dengan sidang in absentia, tingkat kejengkelan kita sangat tinggi,” kata Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 22 November 2026.
Menurut Boyamin, sosok Riza Chalid dikenal licin. Ia disebut berkali-kali mengganti paspor, bahkan pernah masuk ke Indonesia, namun kemudian kembali menghilang.
“Riza Chalid licin, berapa kali paspor ganti. Pernah masuk ke Indonesia. Jadi memang harus sidang in absentia dan tuntutan mati. Saya dukung penuh,” kata Boyamin.
Boyamin meminta Kejagung tidak setengah-setengah dalam mengajukan tuntutan terhadap Riza Chalid.
“Kalau saya jangan nanggung. Kalau tuntutan hukuman mati memang seharusnya,karena dia kabur dan merugikan negara sangat fantastis,” kata Boyamin.
Boyamin menilai,berlarut-larutnya proses hukum akibat buronnya tersangka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu,kesiapan Kejagung membawa perkara ini ke meja hijau secara in absentia sekaligus menjeratnya dengan pasal pemberatan maksimal disambut positif sebagai terobosan untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat.
Boyamin mengingatkan bahwa tuntutan hukuman mati tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus dibarengi dengan perampasan aset.
Menurut Boyamin, UU perampasan aset yang baru berlaku bisa diterapkan, dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang, sehingga seluruh harta Riza Chalid bisa dibekukan dan dirampas untuk negara.
“UU kita sekarang bisa diterapkan jika dikaitkan dengan perampasan aset. Dengan UU perampasan aset yang baru berlaku itu bisa dimasukkan, yang sekarang dengan pencucian dan seluruh hartanya dibekukan,” kata Boyamin