KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pengamat militer ISESS Bambang Rukminto yakin bahwa calon presiden Ganjar Pranowo akan memprioritaskan kesejahteraan TNI/Polri,termasuk pengadaan rumah dinas.
“Kalau nggak ada prioritas ke sana,yang dibeli pasti pesawat dulu,” kata Bambang hari ini (8/1)
Menurut Bambang,sudah tepat jika calon presiden memiliki skala prioritas dalam penganggaran pertahanan dan keamanan.
Adapun masalah kesejahteraan anggota TNI/Polri adalah sebuah keniscayaan dan selalu diperjuangkan kenaikan gajinya oleh pemerintah setiap tahun.
Selain kesejahteraan, Bambang mengingatkan perlunya memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan.
“ Harus simultan juga dengan peningkatan kemampuan pertahanan yg diantaranya ada alutsista.
Tanpa ada profil kemampuan pertahanan yang kuat,tentu tak memiliki daya gentar pada ancaman,” ungkap dia. Peremajaan alutsista kata Bambang,tidak bisa ditinggalkan.
Namun ‘bekas bukan berarti ketinggalan jaman’.“Tetapi segera melakukan transformasi teknologi pertahanan sesuai kebutuhan zaman juga harus masuk dalam skala prioritas,“ sebut dia.
Bambang juga memperhatikan komitmen capres Ganjar menghadapi tantangan dari dunia siber. Menurutnya ini sangat relevan dengan keadaan saat ini.
“Problem ancaman ke depan tentu tak sama dengan saat ini apalagi masa lalu. Ketika IoT (Internet of Things) sudah masuk ke semua lini,ancamannya tentu terkait siber.
Sementara semua device terkait siber masuk tanpa ada kontrol yang ketat, dampaknya bisa berbahaya bagi pertahanan negara,” jelas Bambang.
Sedangkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai program kesejahteraan anggota TNI/Polri yang digagas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD layak diapresiasi.
“Saya sependapat dengan pandangan capres Ganjar Pranowo terkait dengan kesejahteraan anggota,” terangnya. Teguh mengungkapkan gaji anggota Polri masih terbilang rendah.
“Kita tahu gaji ASN atau PNS kita itu sangat rendah.Kalau seorang jenderal polisi,Kapolri,itu skala gajinya saja cuma 9 juta sekian,sampai yang terendah bintara itu cuma 3 juta,” lanjutnya.
Kemudian untuk Kapolri dengan tunjangan jabatan dan operasional hanya mendapat sekitar Rp52 juta.”Itu sangat kecil.
Kalau anggota paling rendah,dengan tunjangan paling cuma 5-6 juta,” tambahnya. Kendati demikian,Teguh mengingatkan terkait sumber pendanaan untuk program tersebut.
“Problemnya,kalau semangat itu mau diwujudkan,ini kan membutuhkan peningkatan anggaran negara.
Kalau dikalikan 3 kali saja gaji pokoknya, itu pembengkakan anggaran negara, APBN mampu tidak membiayai?” tandasnya.
Sebab itu, perlu dipikirkan pula sumber pendanaan yang mampu meningkatkan APBN.
“Mungkin Ganjar-Mahfud MD memiliki resep untuk mengelola anggaran negara,mungkin dengan memotong kebocoran karena korupsi atau produktivitas sumber daya alam tapi ini memerlukan konsep pengelolaan sumber daya alam yang baik,” pungkasnya.