Foto: Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan )
KORANBOGOR.com,BOGOR – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengaitkan program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi, sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos).
Menurut Ence, usulan tersebut tidak dapat diterapkan sepihak tanpa pembahasan komprehensif antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Program KB tidak boleh dipaksakan, apalagi dijadikan syarat bansos. Ini perlu dibahas secara menyeluruh,” jelas Ence ,Senin (5/5/2025).
Ia menyoroti sensitivitas vasektomi karena sifatnya yang cenderung permanen, meskipun program KB telah lama berjalan di Indonesia. Ence menduga usulan ini baru sebatas imbauan, bukan kebijakan final.
Ence menegaskan, jika wacana ini ingin diwujudkan sebagai aturan, regulasi yang jelas harus dibuat.
“Saat ini, belum ada pembahasan resmi, termasuk di Kota Bogor,” kata politisi PDIP tersebut.
Terkait bansos di Kota Bogor, Ence menjelaskan bahwa pendistribusiannya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan sekitar 85 persen penerima berasal dari data tersebut.
Ia meragukan efektivitas wacana vasektomi sebagai syarat bansos, karena kemungkinan besar warga akan menolak pengaitan bantuan dengan metode kontrasepsi tertentu.
“Jika wacana ini dilanjutkan, pelibatan BKKBN dan dinas terkait sangat penting dalam pembahasan,” tambah Ence, menekankan perlunya pendekatan yang inklusif dan terukur.