KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kewenangan tambahan yang dimiliki Polri dalam draf RUU Polri mengenai penyadapan yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (o), menimbulkan sejumlah isu terkait hak asasi, kebebasan berekspresi dan prinsip demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti senior Human Studies Institute...
